Tiap kementerian/lembaga saat ini sedang mendetailkan formasi CPNS khusus penempatan IKN. Sejauh ini, baru Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama yang sudah mengalokasikan sejumlah formasi khusus IKN dari total formasi rekrutmen yang ditetapkan tahun ini.
JAKARTA–Pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) tak hanya berasal dari instansi pusat. Pemerintah juga bakal melakukan rekrutmen khusus calon ASN pada seleksi 2024 untuk bisa ditempatkan di sana. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan, terdapat sejumlah sumber pengisian kebutuhan ASN di IKN.
Pertama, ASN kementerian/lembaga yang pindah ke IKN. Pemindahan itu dimulai secara masif pada September 2024. Kedua, melalui rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) khusus pada 2024 yang kini prosesnya sudah dimulai dengan perincian formasi. Dalam seleksi tersebut, akan ada formasi khusus yang disiapkan bagi putra-putri terbaik wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).
Kebijakan persisnya terkait jumlah hingga jenis formasi akan diputuskan seusai rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada seleksi CASN tahun ini, kata Anas, tersedia kurang lebih 600 ribu formasi untuk fresh graduate. Nah, dari 600 ribu tersebut, sekitar 200 ribu akan masuk ke IKN. ”Jadi, sejak dia daftar, langsung dia ngisi akan ke IKN. Jadi, tidak ada lagi nanti penolakan untuk pindah ke IKN,” ungkapnya.
Saat ini pun tiap kementerian/lembaga mendetailkan formasi CPNS khusus penempatan IKN. Dari yang sudah dicek olehnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Agama (Kemenag) sudah mengalokasikan sejumlah formasi khusus IKN dari total formasi rekrutmen yang ditetapkan tahun ini. Lalu, sumber pengisian terakhir berasal dari mutasi pegawai ASN pemerintah daerah (pemda) wilayah Kaltim.
Tidak semua, ada beberapa yang akan dipindah ke IKN. Pada bagian lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bakal menjadi salah satu orang pertama yang akan pindah ke IKN. Rencananya, Basuki memboyong sang istri ke IKN pada Juli 2024. Namun, sebelum pindahan, dia memastikan terlebih dahulu terkait ketersediaan air di sana. Menurut dia, air minum sangat krusial karena memengaruhi percepatan perpindahan ASN ke IKN seusai upacara HUT RI nantinya.
’’Saya mau ke IKN melihat progres terakhir supaya Juni targetnya yang krusial seperti air minum sudah masuk. Supaya Juli mulai bisa kita manfaatkan untuk pindahannya,” ungkapnya. Pada bagian lain, kementerian dan lembaga yang saat ini berkantor di Jakarta, diminta mempertimbangkan dengan seksama terkait penggunaan anggaran operasional kantor pemerintahan pada pagu indikatif APBN 2025.
Hal tersebut mengacu rencana pemindahan sejumlah kementerian/lembaga yang pindah ke IKN tahun ini. Hal tersebut disampaikan Rovianto Kurniawan, direktur anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2024 yang dilaksanakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dia menerangkan pagu indikatif APBN 2025 merupakan baseline yang sudah mencakup belanja operasional minimum. “Terkait dengan belanja modal, tentunya untuk kantor pusat (kementerian dan lembaga) ini kita perlu mempertimbangkan dengan seksama. Terutama terkait dengan rehabilitasi gedung dan perluasan gedung. Tentunya, kita akan perlu mempertimbangkan rencana kepindahan ke IKN,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, penggunaan belanja operasional perkantoran, termasuk dengan pembelian furnitur baru pada kantor pusat kementerian dan lembaga. Kemudian juga kegiatan renovasi kantor pusat di Jakarta. “Tentunya ini bisa diefisienkan. Fokus untuk menunjang operasional perkantoran. Karena seiring nantinya, secara bertahap operasional perkantoran di kantor pusat ini kan akan dialihkan ke ibu kota yang baru. Jadi, tentunya tadi berbagai rehabilitasi dan renovasi ini, perlu dipertimbangkan dengan seksama. Seiring dengan rencana kepindahan ke IKN,” jelas Rovianto.
Mengacu pemindahan IKN yang direncanakan tahun ini, lanjut dia, kementerian dan lembaga harus benar-benar mempertimbangkan anggaran operasional kantor di Jakarta. “Pada intinya sebagian besar operasional kantor pusat, mungkin masih akan berjalan di Jakarta. Hanya sebagian yang akan pindah ke IKN. Ini akan dilaksanakan secara bertahap,” terangnya. Di forum yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti mengatakan, keberadaan IKN selain sebagai pusat pemerintahan nasional, juga akan dikembangkan sebagai pusat untuk sektor-sektor ekonomi di wilayah Indonesia Timur. Termasuk menyesuaikan dengan kondisi dan wilayah Kalimantan, maupun IKN sendiri.
“Hingga saat ini, dengan masa persiapan dan masa pembangunan IKN sendiri, secara tidak langsung misalnya, Balikpapan sudah mulai banyak income tambahan. Melalui berbagai macam kegiatan yang ada di sana. Kemudian PPU (Penajam Paser Utara) juga. Ada tentang konstruksi, akomodasi dan sebagainya. Yang memang juga sudah kami identifikasi sejak perencanaan,” terang dia. Dengan demikian, terang Virgy, adanya kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Kaltim, telah memperlihatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Terutama di wilayah Kaltim, tapi tidak terbatas di wilayah sekitar IKN semata. “Juga di wilayah-wilayah penyangganya nanti. Termasuk Sulawesi tadi rencananya menjadi wilayah pendukung IKN,” ungkapnya. (kip/riz/k15)