Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025 sebesar Rp 20,32 triliun pada tahun 2025.
Pasalnya pagu indikatif anggaran untuk dukungan infrastruktur pembangunan IKN pada tahun depan dialokasikan hanya sebesar Rp 4,19 triliun. Sehingga total kebutuhan anggaran pembangunan IKN pada saat Presiden Terpilih Prabowo Subianto menjabat sebesar Rp 24,51 triliun.
Menteri PUPR Mochamad Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI membahas Rancangan APBN (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2025, Rabu (28/8) menjabarkan rincian anggaran untuk dukungan infrastruktur dasar IKN tahun 2025 sebesar Rp 4,19 triliun.
Dengan alokasi terbesar berada di Bidang Bina Marga, sebesar Rp 1,66 triliun. Anggaran itu untuk penyelesaian 3 kegiatan jalan dan jembatan di IKN, yakni Pembangunan Jalan Tol Seksi 3A-2 Segmen Karangjoang-KKT Kariangau, lalu Pembangunan Jalan Tol Seksi 3B-2 Segmen KKT Kariangau-Sp Tempadung, dan Pengawasan Teknik Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.
Kemudian Bidang Perumahan dialokasikan sebesar Rp 1,45 triliun untuk 2 kegiatan. Yaitu Lanjutan Pembangunan Hunian Vertikal TNI sebanyak 4 Tower dan Penuntasan Pembangunan 47 Tower Rusun ASN dan Hankam.
Selanjutnya Bidang Cipta Karya sebesar Rp 1 triliun untuk lanjutan 7 kegiatan pembangunan di IKN. Di antaranya adalah Pembangunan Bangunan Gedung Wing 2 dan Kawasan Kantor Kementerian PUPR, Pembangunan Gedung dan Kawasan Kantor Otorita IKN (OIKN), Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan II di IKN, Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah 1, 2, dan 3 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Kemudian, pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku Sub-WP IA Tahap 2, Lanjutan Pembangunan Jaringan Interkoneksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sepaku Semoi ke IPA Sepaku, dan Pembangunan JDU dan JDP WB 1B dan 1C SPAM Sepaku.
Terakhir adalah Bidang Sumber Daya Air dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,08 triliun untuk 3 lanjutan kegiatan.
Yakni Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana IKN (Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sepaku, Pengendalian Banjir DAS Sanggai 1A (KIPP)). Lalu Pengendalian Banjir Sungai Pamaluan, serta Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Riko Kermain Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
“Di luar alokasi tersebut masih terdapat usulan tambahan anggaran 2025, untuk penyelesaian dan penuntasan pembangunan IKN sebesar Rp 20,32 triliun. Sehingga untuk IKN kami membutuhkan anggaran sebesar Rp 24,51 triliun. Yang baru dialokasikan di pagu indikatif adalah Rp 4,19 triliun. Jadi kekuarangan masih Rp 20,32 triliun,” kata Mochamad Basuki Hadimuljono.
Pria yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN ini juga menjabarkan kebutuhan tambahan anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2025 sebesar Rp 20,32 triliun.
Untuk Bidang Marga sebesar Rp 13,82 triliun. Antara lain untuk Pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 1A dan 1B Segmen Bandara Sepinggan-Tol Balikpapan Samarinda (Balsam), Jalan Bebas Hambatan Seksi 5B Segmen Jembatan Pulau Balang-Sp Riko, Jalan Bebas Hambatan Seksi 6A Segmen Riko-Rencana Outer Ring Road IKN, Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B Segmen Rencana Outer Ring Road-Sp 3 ITCI.
Kemudian, pemenuhan Sebagian Kebutuhan Pembangunan Bandara VVIP (Sisi Landasan Udara), Peningkatan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat Tahap 2 dan Sisi Timur Tahap 2, Pembangunan Jalan Seksi 6C-1 Segmen Sp. 3 ITCI-Simpang 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP, dan Pembangunan Jalan di dalam KIPP (West Residence, Precinct Core dan Sumbu Tripraja, Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Hankam dan Jalan Lingkar Sepaku 4, Jalan Lingkar Sepaku Tahap 2, dan Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN.(*)