Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang terletak di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), akan mengalami penambahan jumlah unit. Namun, jumlah pasti dari tambahan rumah tersebut masih belum dapat dipastikan.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengonfirmasi bahwa memang ada rencana untuk menambah jumlah rumah menteri di IKN. Meskipun begitu, ia belum dapat menyebutkan berapa banyak rumah yang akan dibangun.
"Tanah untuk pembangunan rumah menteri sudah tersedia. Hanya saja, jumlah rumah yang akan dibangun masih dalam koordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," jelasnya di Kantor Kementerian ATR/BPN, pada Selasa, (31/12).
Basuki menambahkan, pembangunan rumah menteri baru kemungkinan besar akan dilaksanakan di lokasi berbeda, karena kawasan rumah menteri yang sudah ada kini sudah penuh. Meski demikian, hal ini tidak akan mempengaruhi rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di IKN.
"Pembangunan rumah menteri baru tidak akan mengubah masterplan IKN, karena lokasi pembangunan pasti berada di kawasan lain," tuturnya.
Saat ini, terdapat 36 unit rumah menteri yang sedang dalam tahap penyelesaian di IKN. Targetnya, pembangunan rumah-rumah tersebut akan selesai pada akhir tahun ini dan sudah dilengkapi dengan perabotan rumah tangga.
Sebelumnya, Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, sekaligus Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, menyatakan bahwa belum ada instruksi untuk penambahan rumah menteri. Ia mengatakan, pihaknya saat ini masih fokus menyelesaikan proyek yang sudah ada dengan target penyelesaian pada tahun 2028. Namun, ia juga menambahkan bahwa jika diperlukan, waktu untuk pembangunan tambahan rumah menteri masih cukup tersedia.
Penambahan rumah menteri ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang baru di Indonesia.(*)