Namun, ia mengingatkan, dominasi anggaran bisa terfokus ke IKN, menyisakan daerah lain seperti Samarinda bersaing untuk mendapat perhatian pembangunan. Di sisi lain, ketergantungan pembangunan IKN terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Golkar Tanggapi Usulan NasDem soal IKN Turun Pangkat Jadi Ibu Kota Provinsi, Wajib Hitung Dampak Ekonomi dan Investasi
"Investasi swasta hingga akhir 2024 belum signifikan. Pemindahan ibu kota provinsi dalam kondisi ini bisa menjadi beban tambahan bagi APBD Kaltim,” ujarnya.
Selain aspek teknis dan fiskal, Aji menggarisbawahi aspek identitas dan sejarah. Samarinda bukan hanya pusat administrasi, tetapi juga simbol keberhasilan dan perjuangan Kaltim. Memindahkan ibu kota ke IKN yang sedang dibangun dari nol, dinilai berpotensi mengaburkan narasi sejarah tersebut.
“Ini bukan sekadar pemindahan fisik, tapi juga pemindahan jiwa provinsi,” katanya. Secara positif, menurut Aji, pemindahan ibu kota bisa mempercepat sinergi antara pusat dan daerah karena kedekatan fisik dan birokrasi. Kaltim juga akan menjadi provinsi strategis dengan infrastruktur modern yang dapat menarik lebih banyak investasi.
Wilayah seperti PPU pun bisa terdorong menjadi pusat pertumbuhan baru, sehingga memperkecil kesenjangan antardaerah di Kaltim. Namun, tantangannya juga besar. Selain potensi tumpang tindih kewenangan dengan OIKN, pembangunan infrastruktur baru akan menelan anggaran besar dan berisiko menurunkan alokasi untuk daerah lain.
“Identitas Samarinda sebagai ibu kota bisa tergeser. Kota ini berisiko kehilangan peran sentral dan simbol kebanggaan kolektif,” ujarnya. Aji menyimpulkan bahwa keputusan pemindahan ibu kota provinsi bukan semata persoalan administratif atau politik jangka pendek. Lebih dari itu, keputusan ini menyangkut arah sejarah dan narasi besar Kaltim ke depan.
“Samarinda adalah cerita yang sudah tertulis, sedangkan IKN adalah babak baru yang masih ditulis. Pilihan ini menyangkut narasi mana yang akan membimbing Kaltim ke masa depan,” katanya. (*)