JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis hasil Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) 2025. Laporan perdana ini mencatat jumlah penduduk yang menghuni kawasan IKN mencapai 147.427 jiwa atau sebanyak 43.293 rumah tangga. Data ini akan menjadi basis kompas bagi pembangunan sosial dan infrastruktur di ibu kota baru.
Salah satu temuan paling menarik dari laporan BPS adalah komposisi demografi IKN yang sangat dinamis. Lebih dari separuh populasi IKN merupakan kelompok usia produktif dan muda. Misalnya, Generasi Z (Lahir 1997-2012) ada 27,20%, kemudian milenial (lahir 1981-1996) 23,53%, Post-Gen Z sebesar 22,28%, Generasi X (generasi yang lahir pada 1965-1980) ada 19,29%, kemudian Baby Boomer & Pre-Boomer (1946 hingga 1964) sebesar 7,69%.
Baca Juga: Tol IKN Dibuka Fungsional dan Gratis Selama Libur Nataru, Simak Aturannya
Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa dominasi Gen Z dan milenial (total 50,73%) ini menuntut IKN untuk didesain sebagai kota yang ramah anak muda.
"Kota ini harus didesain untuk anak muda. Kami mulai mengarahkan investor untuk membangun fasilitas gaya hidup seperti bioskop, sarana olahraga, hingga tempat hiburan kekinian," ungkap Basuki di Gedung BPS, Selasa (16/12/2025).
Di balik potret demografi yang modern, laporan BPS juga menyingkap tabir persoalan mendasar yang masih menghantui pemukiman warga di kawasan IKN. Basuki mengakui bahwa intervensi fisik harus segera dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat, terutama angka stunting yang masih tinggi.
BPS menemukan sejumlah fakta kondisi hunian warga yang memprihatinkan. Misalnya sanitasi. 142 rumah tangga belum memiliki fasilitas buang air besar (BAB). Masalah air bersih. Masih ada 530 rumah tangga masih bergantung sepenuhnya pada air hujan untuk konsumsi. Masalah infrastruktur dasar. Dimana 232 rumah tangga masih berlantai tanah dan 49 rumah tangga belum memiliki akses listrik utama.
“Ada yang belum punya toilet, ada yang kekurangan air bersih. Data ini sangat penting untuk intervensi segera pada sektor air bersih, sanitasi, dan kesehatan guna menekan angka stunting,” tegas Basuki.
Dengan rilisnya data PPIKN 2025 ini, Otorita IKN berkomitmen untuk menyeimbangkan pembangunan antara: Pusat Inti Pemerintahan (KIPP): Pembangunan gedung-gedung monumental dan infrastruktur canggih.
Kawasan Permukiman Lokal: Mempercepat pemerataan akses air layak minum, listrik, dan renovasi rumah tidak layak huni bagi penduduk asli di sekitar kawasan IKN.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, berharap data ini menjadi acuan tunggal bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan IKN sebagai kota dunia yang inklusif, bukan hanya bagi pendatang, tetapi juga bagi warga lokal yang sudah ada. (*)