PENAJAM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) meminta perintah daerah mengevaluasi hasil pengerjaan seluruh proyek multiyears atau tahun jamak yang telah rampung.
“Proyek yang dikerjaan dengan skema pembayaran tahun jamak atau multiyears yang telah rampung harus dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), apakah proyek multiyears tersebut diselesaikan dengan baik sesuai dengan perencanaan,” kata Ketua DPRD PPU Nanang Ali pada media ini, kemarin (16/4).
Proyek multieyars yang telah rampung baik itu pembangunan infrastruktur jalan maupun bendungan, Pemkab PPU masih menyisakan utang sebesar Rp 216 miliar.
Nanang Ali mengungkapkan, pemerintah daerah dan DPRD telah menyepakati dan mengalokasikan anggaran pembayaran utang multiyears tersebut dalam APBD 2019.
“Proyek multiyears yang sduah dilaksanakan pemerintah daerah dalam kurung waktu 5 tahun terakhir ini, harus dilunasi. Dan pembayarannya sudah dialokasikan di anggaran 2019.
Jadi, kalau ada dana transfer dari pusat, utang itu bisa diselesaikan secara bertahap sampai akhir tahun,” terang Nanang Ali.
Politikus Golkar menekankan, seluruh proyek menggunakan skema anggaran tahun jamak yang telah diselesaikan pengerjaannya pihak ketiga harus dievaluasi.
Evaluasi hasil pekerjaan perlu dilakukan untuk memastikan setiap perencanaan pembangunan berjalan sesuai jalurnya. “Kalau proyek sudah selesai, tingga DPUPR melakukan evaluasi,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan (BK) PPU Tur Wahyu Sutrisno mengatakan, pembayaran utang proyek multiyears sebesar Rp 216 miliar direalisasikan dalam empat tahap.
Tahap pertama dari Januari-Maret, Pemkab PPU telah membayar utang multiyears sebesar Rp 54 miliar. “Kami sudah mulai melakukan pembayaran utang multiyears. Tahap pertama ini sudah kami bayarkan Rp 54 miliar. Jadi, sisa utang multiyears Rp 162 miliar,” kata Tur Wahyu.
Sisa utang multiyears Rp 162 miliar, kata Tur Wahyu, akan dilunasi dalam tiga tahap lagi. Pembayaran utang dilakukan secara bertahap, karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Masing-masing tahap itu dibayarkan Rp 54 miliar. Kami target sampai akhir tahun, utang multiyears sudah lunas semua,” tuturnya. (kad/pro/one)
