BALIKPAPAN – Dana insentif daerah (DID) 2018 dari Kementerian Keuangan untuk Balikpapan hingga kini belum selesai proses pencairannya. Terhitung masih menyisakan Rp 1,38 miliar. Ini menjadi perhatian dan turut disayangkan DPRD Balikpapan. Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman menyebutkan, daerah lain sudah mendapatkan dana perimbangan tersebut.
Sayangnya hingga kini Kota Minyak juga belum mendapatkan dana yang seharusnya sudah cair. Kendala pencairan ini terjadi lantaran KPK menangkap pejabat Kementerian Keuangan yang dianggap menerima suap untuk memuluskan pencairan dana perimbangan tersebut. Di mana, Balikpapan ikut terseret dalam kasus suap itu.
“Sampai sekarang kasus berjalan, tapi belum tahu di mana ujungnya. Padahal masa jabatan wali kota sebentar lagi berakhir pada 2020,” kata anggota fraksi PDIP include PKB itu. Taufik mengungkapkan akan terus mengawal kasus tersebut. Dia berencana untuk berkunjung ke KPK, hari ini, Kamis (24/10).
“Saya pribadi ingin tahu sampai di mana kasus ini. Sekaligus komisi III akan melakukan studi banding ke DKI Jakarta,” ujarnya. Dia mengatakan sejauh ini sudah ada beberapa pejabat di organisasi perangkat daerah Balikpapan yang dipanggil oleh pihak KPK. Bahkan komisi antirasuah ini meminjam ruangan Polda Kaltim untuk melakukan pemeriksaan sekitar pekan lalu.
“Kami ingin kota ini bersih dari namanya korupsi. Jadi saya berharap terus kawal masalah ini jangan sampai terputus,” sebutnya. Taufik berharap besar ahar masalah ini bisa rampung menemukan titik terang sebelum 2020. Terutama sebelum masa pergantian wali kota tahun depan.
“Masalahnya ada pencairan dana untuk memuluskan dana. Kasus suap pejabat kementerian Keuangan agar Balikpapan mendapat DID dari Kementerian Keuangan 2018,” tuturnya.
Uang itu dianggap sebagai uang operasional yang diminta oleh Jakarta karena membantu Pemkot Balikpapan mendapatkan DID 2018 sebesar Rp 26 miliar. (din/pro/one)
