BALIKPAPAN – Beberapa tahun terakhir terlihat pemukiman baru mulai menjamur di wilayah Balikpapan Timur. Otomatis jumlah penduduk ikut meningkat.
Terutama yang menjadi sorotan DPRD Balikpapan adalah Kelurahan Manggar. Mengingat tidak sedikit pengembang yang membangun hunian untuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sana.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari menuturkan, kondisi yang ada di Kelurahan Manggar saat ini memang terlalu besar. Dia mengusulkan seharusnya sudah ada pemekaran untuk wilayah Manggar.
Subari menjelaskan, Kelurahan Manggar ini memiliki 70 RT dengan penduduk yang sangat padat.
“Kalau diambil dari pemilu 2019 lalu, jumlahnya ada 52 ribu daftar pemilih tetap (DPT) di Kelurahan Manggar. Ini terlalu besar, kami akan coba mungkin bisa dimekarkan,” sebutnya. Dia menjelaskan salah satu contohnya di RT 10, di mana dalam wilayah satu RT ini dihuni oleh hampir 500 kartu keluarga (KK).
Menurutnya itu sudah terlalu padat dan sudah selayaknya untuk pemekaran wilayah. Dia menyebutkan, usulan pemekaran memang sudah ada sebelumnya.
Namun tidak dapat terwujud karena pemerintah daerah belum ada anggaran. “Jadi kami akan dorong segera pemekaran. Karena ini ada keterkaitan dengan pelayanan bagi penduduk,” ucapnya.
Sejumlah keluhan warga Manggar yakni terlalu jauh untuk mengakses RT induk dan layanan lainnya. Misalnya kebutuhan fasilitas pendidikan hingga kesehatan yang kini mulai terasa berdampak peningkatan kebutuhan. Apalagi sudah diterapkan zonasi untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Manggar semakin padat tapi tidak dibarengi dengan penambahan fasilitas tersebut. Subari menyadari ini semua tidak terlepas dari keberadaan pengembang yang beramai membangun pemukiman di wilayah Manggar. Maka dari itu, pihaknya akan mengevaluasi lagi pertumbuhan area tersebut.
“Amdal juga akan jadi perhatian kami, pengembang di sana membludak. Kami akan pantau dari sisi lingkungan, fasilitas umum, dan lainnya,” imbuhnya. Apalagi pertumbuhan penduduk di wilayah timur Kota Minyak ini juga harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur.
Terutama Jalan Mulawarman sebagai akses utama dan satu-satunya, tidak ada jalan alternatif lain.
“Walau jalan ini masuk kewenangan provinsi, tapi kami akan mendorong pemerintah kota cari solusi. Macet pulang kerja, crowded. Nanti ada akses utama tol, pembenahan mendesak,” pungkasnya. (din/pro/one)
