KUTAI TIMUR – Seluruh daerah di Indonesia memiliki kendala yang hampir semuanya sama dalam upaya menanggulangi Corona Virus Disease 19 (covid 19). Yakni, kurangnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis dalam menangani pasien.
Hal ini tentu menjadi momok utama. Untuk itu, usai mengikuti rapat dengan Kemendagri bersama kepala daerah regional Kalimantan dan Sulawesi melalui video conference, Bupati Kutim Ismunandar menyampaikan hal tersebut di Kantor Dinas Kominfo-Perstik Kutim, Kamis (2/4).
Selama pandemi, rapat virtual memang menjadi solusi konkret menggantikan pertemuan reguler tatap muka. Rapat kali ini membahas langkah-langkah antisipasi pencegahan dan penyebaran covid 19.
“Melihat video conference tadi, sepertinya semua daerah sama masalanya. Belum terpenuhinya kebutuhan APD,” kata Ismu yang dalam kegiatan itu didampingi Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Seskab Kutim Irawansyah, Dandim 0909 Sangatta Letkol Czi Pabate, Kapolres Kutim AKBP Indras Budi Purnomo, Ketua Pegadilan Negeri Rahmat Sanjaya, Kajari Kutim Setiyowati, Wakil Ketua DPRD Kutim Arfan dan beberapa Kepala OPD yang terkait.
Ismu (sapaan karibnya) juga melaporkan bahwa pihaknya sudah menerima surat yang dikirim Kemendagri, yaitu instruksi untuk mengisi surat kebutuhan di bidang kesehatan, ketahanan pangan dan UMKM untuk kemudian dikirim kembali ke pusat.
Selaku Ketua Satgas Percepatan Penanganan covid 19 di Kutim, dirinya mengaku sudah menanggapi surat dimaksud dengan data sesuai kebutuhan penganggulangan wabah di daerah.
“Sebagai Bupati Kutim saya tegaskan, kami mendukung kebijakan Pemprov Kaltim terkait upaya memerangi virus corona,” katanya.
Di luar topik rapat, Bupati menggunakan kesempatan komunikasi virtual tersebut untuk menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Pusat agar mentrasfer dana bagi hasil (DBH) sebagai hak pemerintah daerah sesuai besaran yang telah ditetapkan.
“Ini dapat menunjang pemenuhan segala kebutuhan di tengah pandemic covid 19,” tutupnya. (diq/pro)
