TANA PASER - DPRD Paser menerima kedatangan pergerakan aliansi mahasiswa dan serikat pekerja di Paser, di mana mereka menyampaikan aspirasi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang disahkan DPR RI. Ratusan masa bergerak dari eks arena MTQ menuju kantor DPRD Paser.
Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi, Wakil ketua Abdullah, Ketua komisi II Rahmadi, dan anggota lainnya Eva Sanjaya beserta Fathur Rahman, mendengarkan langsung apa yang dikeluhkan para mahasiswa dan serikat pekerja tentang pengesahan Omnibus Law di tengah kondisi hujan.
Hendra Wahyudi mengatakan DPRD Paser akan segera menyampaikan aspirasi tersebut ke Jakarta. DPRD juga menyatakan menolak atas persetujuan pengesahan Omnibus Law itu.
"Kami akan meneruskan ini ke DPR RI beserta dokumentasinya," kata Wahyudi, Jumat (9/10).
Dia mengatakan DPRD bersama rakyat punya keinginan yang sama untuk memajukan kesejahteraan buruh khususnya di Paser.
"Semoga ini dicatat sebagai amal jariyah teman teman yang memperjuangkan," lanjutnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Paser Kaharuddin, Pemkab Paser menyatakan mendukung penuh agar Omnibus Law ini dihapuskan atau melalui Perppu.
Dalam penyampaian yang berlangsung damai tersebut, Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Paser Muhammad Yasri mendesak agar pemerintah daerah juga bergerak membela masyarakat. Pemkab dan DPRD Paser diminta mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perppu Omnibus Law.
"Kami menginginkan pemerintah dan DPRD Paser juga menyatakan menolak atas disahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini," kata Yasri.
Mahasiswa dan serikat pekerja menuntut Pemkab dan DPRD Paser menyampaikan nota kesepahaman secepatnya kepada Presiden dan DPR, lalu menyampaikan ini langsung ke Jakarta. (Adv/jib)
