TANJUNG REDEB – Dinas Sosial (Dinsos) Berau akan memperketat pengawasan terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) di Bumi Batiwakkal -sebutan Kabupaten Berau. Langkah itu diambil sebagai upaya meminimalisir terjadinya salah sasaran penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH).
Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga, Dinsos Berau, Selamet Hariadi mengatakan, salah satu skema pengawasan yang akan dilakukan dengan pemasangan stiker pada rumah KPM. Namun hanya saja wacana itu belum terealisasi.
Apalagi sejak adanya dugaan PKH yang ternyata mampu dan belum mau mengundurkan diri sebagai keluarga penerima manfaat.
Mengenai data, pihaknya masih menggunakan data acuan terakhir penyaluran bantuan. Melalui data Dinas Sosial Berau, total PKH di Kabupaten Berau sebanyak 2.935 yang tersebar di 13 Kecamatan.
Sebelumnya, wacana pemasangan stiker terkendala dengan adanya virus corona sejak tahun 2020.
“Ya kendala pemasangan sejujurnya adalah wabah virus corona beberapa waktu lalu, yang mengakibatkan pihak kita kesulitan untuk melakukan pemasangan stiker tersebut ke semua rumah PKM,” ujarnya kepada awak media belum lama ini.
Sebab, diakui Slamet, ketika nanti ada verifikasi ulang, yang benar-benar harus menerima bantuan bisa masuk dalam kuota mereka. Kuota selanjutnya, akan menunggu dari pusat.
“Jadi kita masih mencari solusi juga seperti apa agar tidak terjadi salah sasaran itu,” katanya.
Sehingga ia berharap masyarakat mampu yang terdaftar PKH bisa keluar secara mandiri, sesuai dengan arahan pusat kepada mereka. Sebab, jika keluar secara mandiri, maka masih memungkinkan mendapatkan bantuan modal usaha keluarga tidak mampu dan tidak keluar dari database.
“Jadi mereka menyimpulkan masih menggunakan asas kemanusiaan. Kita tunggu lagi ke depannya semoga tidak ada penundaan, kami juga inginnya agar tepat sasaran. Pemasangan stiker itu di pulau lain memang sangat efektif dan saran dari pusat juga,” tutupnya. (aky/arp)
