TANJUNG REDEB – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau kembali melaksanakan kajian risiko bencana di Bumi Batiwakkal.
Berdasarkan hasil kajian disebutkan Kepala BPBD Berau Thamrin, terdapat 9 potensi bencana yang dapat terjadi di Berau tahun 2023 nanti.
Itu terdiri dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, banjir bandang, longsor, angin puting beliung, tsunami, jalan ambles, gempa, dan kebakaran.
Karhutla katanya, menjadi indeks kerawanan tertinggi terjadi. Dijelaskannya, karhutla di Berau bak siklus yang terjadi nyaris 4 tahun sekali. Hal itu disebabkan adanya kemarau berkepanjangan.
Adapun penyebab karhutla disebutnya, nyaris 90 persen diakibatkan oleh manusia yang masih membuka lahan dengan cara dibakar.
“Dengan terjadinya bencana, tentu ada tiga elemen pokok yang besar tanggung jawabnya yakni Pemda, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujarnya, saat melakukan uji publik Peraturan Bupati (perbup) tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Berau, kemarin (13/12).
“Terkait banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang, dan tsunami, ini yang perlu dipahami. Potensi itu ada dan sudah pernah terjadi di Sangkulirang,” sambung Thamrin.
Dengan adanya uji publik ini, dia berharap bisa memberikan masukan dan bisa diterapkan di Berau dalam menangani bencana alam maupun non alam.
Katanya, pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut.
“Bagaimana mau bangun infrastruktur jika tidak mengetahui apa risiko bencana di kawasan tersebut. Makanya dibuat perbup ini,” katanya.
Sementara itu, Asisten I Setkab Berau, Hendratno mengatakan, karhutla tentu menjadi atensi karena memang masih kerap terjadi di Bumi Batiwakkal. Ada beberapa kecamatan yang menjadi perhatian khusus seperti Sambaliung, Kelay, Segah, Tabalar, dan Tanjung Batu. Terlebih daerah Kelay dan Segah banyak lahan gambut yang mudah terbakar.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Potensi bencana wajib diminaliasir. Uji pubilik perbup ini bisa dijadikan pelajaran dan bisa digunakan dalam jangka panjang dalam hal pembangunan,” ujarnya.
Ditanya mengenai peralatan apakah sudah memadai atau belum? Hendratno mengatakan, untuk masalah karhutla sudah terbentuk 11 pokso di 11 kecamatan. Namun tidak ditampiknya, masalah yang perlu dipikirkan saat ini yakni unit damkar untuk perumahan yang masih kurang. “Untuk itu (karhutla, red) sudah aman,” pungkasnya. (hmd/sam)
