TANJUNG REDEB – Belakangan beredar kabar bahwa salah satu petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Berau akan adanya dugaan pemberian fee dari pada pengetap kepada petugas SPBU untuk memuluskan jalan mereka mendapat Bahan Bakar Minyak (BBM).
Merespons kabar itu, salah seorang masyarakat Tanjung Redeb, Andrias Baso, meminta agar DPRD, bupati, dan kapolres Berau bisa tegas kepada pemilik SPBU terkait dugaan itu.
Dia menilai, masyarakat yang hendak membeli BBM untuk keperluan pribadi dikalahkan para pengetap, masyarakat harus antre berjam-jam baru bisa mendapatkan BBM. Sebab puluhan mobil hingga motor milik para pengetap lebih mendominasi di SPBU saat ini.
"Yang lucu itu motor pengetap langsung menyedot BBM hasil mengantre di sekitar SPBU, jadi habis disedot, langsung ikut antre lagi," katanya, kemarin (19/10).
Menanggapi hal tersebut, Sales Brand Manajer Rayon VI Katimtara PT Pertamina, Gatot Subroto mengatakan, jika ada masyarakat yang mengetahui dan memiliki bukti atas dugaan itu diharapkannya dapat segera melapor kepada pihaknya atau bahkan ke jajaran kepolisian.
Jika memang benar itu dilakukan oleh petugas SPBU, maka pihaknya bakal memberi teguran terlebih dahulu. Ketika teguran tidak diindahkan, maka akan diberikan sanksi, bahkan bisa dilakukan pemberhentian kerja kepada yang bersangkutan.
"Sejak lama kita selalu memberikan imbauan kepada seluruh SPBU yang ada di Kabupaten Berau, agar tidak melayani kendaraan yang mengisi secara berulang kali," bebernya.
Gatot menambahkan, tidak hanya pada petugas SPBU yang nakal, ketika ada SPBU yang kedapatan mengisi satu kendaraan secara berulang dalam sehari, juga akan pihaknya beri sanksi teguran tertulis, bahkan pemberhentian suplai BBM kepada SPBU tersebut.
"Oleh sebab itu, ke depannya kami akan menerapkan pembelian BBM subsidi menggunakan My Pertamina, di situ nanti terdaftar satu kendaraan saja. Di situ juga nanti terdata kendaraan itu hanya boleh mengisi BBM jenis apa, agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran," tuturnya.
Selain itu, untuk permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini, pihaknya meminta harus saling berkolaborasi. Mulai dari pertamina, kepolisian, TNI, hingga pemkab, karena permasalahan ini saling berkaitan satu sama lain.
"Kami hanya sebatas mengawasi pada SPBU saja, ketika sudah keluar dari SPBU itu bukan ranah kami lagi. Mungkin dari aparat penegak hukum lagi yang bertindak, atau tim terpadu yang sempat dibuat pemkab beberapa waktu lalu. Atau mungkin pihak Satlantas bisa menertibkan para kendaraan pengetap, karena kalau motor pengetap itu rata-rata suratnya sudah mati, atau bahkan tidak ada suratnya," katanya.
"Mungkin saja dengan cara ditilang kendaraan yang surat-suratnya mati atau kendaraan yang tidak memiliki surat, bisa mengurangi para pengetap. Ketika itu tidak dilaksanakan, maka mereka (pengetap, red) bakal tetap ada, karena permintaan dari pedagang BBM eceran sangatlah banyak," tutupnya. (adm/sam)
