TANJUNG REDEB - Atas keberhasilan pengelolaan hutan untuk menekan Emisi Karbon, Pemerintah Kabupaten Berau dapat pendanaan berasal Forest Carbon Partnership Facility - Carbon Fund (FCPF-CF) mencapai Rp 7,36 miliar yang disalurkan kepada 11 OPD pada tahun 2023 ini.
Kelala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, Hasbul Syafrani, menerangkan, hasil tersebut bagian dari program penurunan emisi karbon. Hal ini sendiri sudah lama digagas, namun realisasinya baru bisa dilakukan pada 2023 ini hingga 2025 mendatang.
“Kita baru dapat tahun 2023 terdistribusikan ke OPD, sebenarnya jadwalnya sampai tahun 2025,” ucapnya belum lama ini.
Hal itu lantaran ketertundaan pelaksanaan sejak beberapa tahun lalu, sehingga tahun ini terlaksana hingga dua tahun ke depan. Bahkan, Rp 7,36 miliar baru sebagian dana yang dikucurkan. “Termasuk dana itu baru beberapa saja turunnya, ke depan bisa saja naik,” jelasnya.
Pelaksanaan ini juga di Indonesia baru pertama dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur, dan Berau jadi salah satunya kabupaten yang dapat.
Realisasi di masing-masing OPD lanjutnya dibagi menjadi dua karegori, yaitu Responbility dan Perfomance. Responbility sendiri terkait proses tanggung jawab kegiatan yang dilaksanakan masing-masing OPD. Khusus Bapelitbang bertugas memastikan bagaimana jalannya program sesuai peruntukannya.
“Jadi misalnya yang perfomance itu ada di Diskan, Disbun, dan beberapa OPD lainnya,” ujarnya.
Hasbul menyebut, hingga tahun 2025 mendatang pendanaan serupa akan ada lagi. Namun terkait besaran angka karena baru sebagian yang dikucurkan, maka dirinya berkeyakinan di tahun 2024 dan 2025 mendatang nilainya akan lebih besar.
“Jadi karena ini dapat informasi baru beberapa saja dari beberapa kontrak, kemungkinan bisa lebih besar dari tahun ini,” ungkapnya.
Pelaksanaan yang dijalankan di 11 OPD juga akan diawasi dengan seksama. Bagaimana realisasi program bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Hasbul menyebut hal itu akan menjadi bahan evaluasi terkati alokasi OPD di tahun berikutnya.
“Kami sedikit memperhatikan terkait dengan kelayakannya sesuai apa tidak dengan alokasinya. Kemudian kita coba memonitor sejauh mana kinerja dengan dana yang ada,” ungkapnya.
Dirinya menegaskan, pihaknya akan komitmen memantau jalannya program ini dengan terus berkolaborasi dengan stakeholder lainnya, untuk memastikan pendanaan bisa tepat sasaran dan tepat guna sesuai arahan dan garis besar programnya. “Kita tetap kolaborasi untuk pastikan berjalan sesuai arahan penempatannya,” pungkasnya. (*/sen/sos/sam)
