TANJUNG REDEB - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau Sapransyah, akui hingga Desember 2023 serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Berau hanya sebesar 87 persen. Namun ditegaskannya angka tersebut belum final, bahkan dipastikan akan mengalami kenaikan.
Bebernya, saat ini masing-masing OPD masih melalukan penghitungan serapan anggaran. Masih rendahnya angka resapan itu karena final penyampaian data akan dilakukan pada Maret 2024 mendatang. Namun dijelaskannya, bahwa masing-masing OPD sudah berada di atas 80 persen untuk penyerapan anggaran. “Sudah di atas 80 persen semua,” katanya.
Ia melanjutkan, terkait dengan tidak maksimalnya serapan anggaran, tentu tidak berpengaruh pada besaran anggaran yang akan OPD terima tahun ini. Karena pembahasan anggaran telah selesai pada 2023 untuk anggaran 2024. "Sudah ditetapkan (anggaran untuk OPD di 2024, red)," bebernya.
Ia mengatakan, untuk APBD 2024 juga sudah ditetapkan pada November lalu. Untuk penalti bagi OPD yang tidak maksimal dalam penyerapan anggaran, tentu tidak ada. "Tiga OPD yang optimal yakni Dinkes, Dishub, dan DPUPR," jelasnya.
Untuk DBH-DR di tahun 2023 katanya, laporan masih disusun, kemungkinan Maret akan keluar semua hasilnya.
Tapi ia optimistis serapan anggaran 2023 akan besar. Karena di tahun ini, serapan terakhir, tapi spesifikasinya belum keluar. “Tunggu finalnya di 31 Maret. Itu akan disajikan semua secara baik dan benar,” tuturnya.
Merespons hal ini, Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengungkapkan, seharusnya ada hukuman berupa pengurangan anggaran bagi OPD yang dirasa kurang maksimal dalam penyerapan anggaran agar tidak menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Langkah ini bisa diambil agar ada tanggung jawab dari OPD, dari perencanaan kerja yang dilakukan sebelum anggaran diketuk. “Seharusnya ada (sanksi, red) biar ada pertanggungjawaban juga dalam mengelola anggaran,” ucapnya.
Politikus NasDem ini juga mengatakan, sistem pengelolaan keuangan seharusnya sudah bisa direvisi, agar SiLPA setiap tahunnya tidak membengkak, karena bisa memengaruhi pembangunan di Berau. Ia juga mengapresiasi OPD yang maksimal dalam penyerapan anggaran. “Saya apresiasi, asalkan itu tepat sasaran,” tutupnya. (hmd/sam)
