SAMARINDA - Sekitar 28 dosen tergabung dalam Koalisi Dosen Universitas Mulawarman menyatakan sikap meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak memihak kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu pada Pemilu Tahun 2024.
Apalagi, mengambil langkah politik yang ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Hal ini dikarenakan, Joko Widodo adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia.
"Presiden tidak boleh memihak, stop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya," kata Herdiansyah Hamzah salah satu tergabung Koalisi Dosen Unmul, Jumat 2 Februari 2024.
Menurut Herdiansyah Hamzah, Demokrasi di Indonesia saat ini yang dibangun sejak reformasi tahun 1998 oleh aktivis mahasiswa dan civil society, kini dalam ancaman bahaya. Karena, demokrasi didesak mundur akibat perilaku kekuasaan dan para elit politik.
Prilaku kekuasaan itu mulai dari putusan cacat etik MK yang memberi jalan politik dinasti, keterlibatan aparatus negara yang menggadai netralitas, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keperpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi.
"Bahkan lembaga-lembaga negara telah dikooptasi oleh kekuasaan. Lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi seperti KPK dan MK, dikontrol sedemikian rupa hanya untuk memuaskan syahwat politik kekuasaan. Situasi ini menuntut tanggungjawab kita untuk bersikap. Sebab berdiam diri dan membisu sama seperti membunuh moralitas intelektual kita," kata Herdiansyah Hamzah.
Oleh karena itu, Herdiansyah mengatakan Koalisi Dosen Unmul menyerukan selamatkan demokrasi, hentikan tindakan serta segala keputusan yang menciderai demokrasi.
"Meminta kepada seluruh aparatus negara agar bersikap netral dan tidak memihak dalam mementum elektoral 2024 ini. Mereka dibayar dari pajak-pajak rakyat, oleh karena harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu," ujarnya.
Koalisi Dosen Unmul menyatakan sikap bahwa kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu.
Dan, menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita dari ancaman tiran kekuasaan.
