UJOH BILANG – Penelusuran inspeksi mendadak (sidak) Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh menyingkap satu permasalahan baru, Selasa (30/4). Selain tujuan dari penegakan kedisiplinan, hunian Kantor DPRD lama juga menjadi atensi. Namun, dibalik masalah memindahkan barang dari lama menuju tempat representatif, ada hal-hal yang mendasar yang belum terpenuhi sehingga belum bisa ditempati.
Kantor DPRD yang berada dalam satu komplek dengan Kantor Bupati dan Kantor Bappelitbangda sebelumnya telah diresmikan bersamaan dengan 6 kantor semi permanen yang berada di jalan poros di Kampung Sebenaq, orang nomor satu Kaltim Pj Gubernur Akmal Malik turut menghadiri peresmian yang meriah tersebut.
Namun pada kenyataannya kesiapan gedung baru yang masih minim fasilitas seperti kelistrikan yang menjadi kunci kerja kantoran, terutama Kantor DPRD dan Kantor Bappelitbangda sehingga dari perkantoran utama tersebut hanyalah Kantor Bupati yang digunakan. Dalam prosesnya, DPRD telah beberapa kali melakukan monitoring sekaligus Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak pemerintah meski masih kurang perhatian.
“Bahkan setiap kali kunjungan atau monitoring dari pemerintah ke kantor Bupati, kantor DPRD kesannya tidak terlalu diperhatikan karena hanya kantor Bupati saja yang dikunjungi padahal judul monitoringnya jelas monitoring kantor Bupati dan kantor DPRD tapi kesannya tidak serius untuk benar-benar disiapkan,” keluh Novita Bulan, Rabu (1/5).
Plt Sekwan Yosep Sangiang pun menjelaskan perihal kelistrikan kantor yang bergantung dengan Genset karena sambungan PLN belum mumpuni, sehingga membutuhkan Anggaran BBM untuk genset 800kva. Sementara itu, gedung DPRD belum ada dalam DPA Setwan APBD Murni 2024 yang setelah dihitung sesuai info dari Kadis PUPR Didik Subagya butuh sekitar 6-7 Milyar/per tahun.
“Sudah pernah saya laporkan kepada Pak Sekda dalam Rapim Kepala OPD bulan Februari 2024 sebelum Pileg di hotel Selyca Samarinda. Maka pada Pergeseran Anggaran APBD Mahulu bulan Maret 2024 baru, kami usulkan melalui Telaahan Staf ke TAPD, BPKAD dan Bappelitbangda, setelah proses pergeseran anggaran berjalan hanya mampu di alokasikan anggaran BBM untuk 4 bulan sekitar 3 Milyar lebih,” papar Sangiang.
Info yang ia dapatkan dari BPKAD nanti pada APBD-P 2024, Setwan bisa usulkan lagi untuk penambahan anggaran BBM. Sementara, ada beberapa hal lain yang belum terpenuhi sebagai kantor yang befungsi sebaiknya, seperti anggaran gaji tenaga Outsourcing cleaning service, security, penjaga mesin genset, tenaga kelistrikan dan anggaran pemeliharaan mesin dan kelistrikan serta SPAM gedung kantor DPRD, baru diusulkan juga pada pergeseran anggaran Maret 2024, karena belum tersedianya anggaran dalam APBD murni TA 2024.
Lanjutnya, belum lagi permasalahan Inspektorat Mahulu yang infonya diarahkan untuk sementara nebeng numpang kantor bersama di gedung kantor DPRD yang baru, bagaimana mekanisme pembagian ruangannya. Sekretariat Dewan cukup bingung karena semestinya ruangan kantor sedari awal dibangun peruntukannya sebagai Kantor DPRD Mahulu, sudah semestinya akan digunakan oleh Setwan, Pimpinan DPRD dan anggota dewan.
“Namun, saat kita mau masuk pindah kantor diminta untuk dibagi atau di alih fungsikan beberapa ruangan kantor nya utk ditempati bersama kantor Inspektorat Mahulu,” sebutnya.
Kembali ke Novita Bulan, politikus asal Long Apari tersebut menegaskan bahwa anggota DPRD siap untuk pindah kantor akan tetapi meminta tanggung jawab terhadap persetujuan DPRD dengan Pemkab Mahulu. “Kami selaku anggota DPRD sangat siap untuk pindah, tapi tolong Pemkab menyiapkan kantor DPRD yang dibangun atas persetujuan DPRD tersebut dengan layak dulu,” tutp Bulan. (*/sya)
