Dinas Sosial (Dissos) Balikpapan akan merenovasi rumah singgah serta menambah satu rumah singgah baru. Adapun anggaran yang dikucurkan Rp 200 juta. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terus meningkatnya warga pendatang.
Kepala Dissos Balikpapan Edy Gunawan menuturkan, Balikpapan masih kekurangan rumah singgah. “Kami saat ini memiliki satu rumah singgah yang baru sebagian selesai diperbaiki,” ucapnya, Senin (13/5).
Menurutnya, satu rumah singgah itu terletak di Panti Asuhan Manuntung Jalan Milono, Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota. Rumah tersebut akan diperbaiki agar memenuhi syarat. “Karena standarnya rumah singgah itu ada tempat tidur, lemari, tempat kunjungan, dan tempat pendampingan,” paparnya.
Dissos Balikpapan menggelontorkan anggaran Rp 200 juta. Anggaran itu tidak hanya digunakan untuk perbaikan tapi juga untuk pembangunan satu rumah singgah baru. “Mudah-mudahan awal atau akhir tahun ini bisa segera dibangun,” kata Edy.
Karena rumah singgah tersebut sebagai persinggahan bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara, maka rumah singgah ini penting untuk memanusiakan manusia. “Paling tidak mereka bisa berteduh, berlindung, dan hidup sambil menunggu mereka dikembalikan ke tempat asal atau dicarikan pekerjaan,” jelasnya.
Jadi kata Edy, selama yang bersangkutan berada di rumah singgah maka dipastikan mendapatkan makanan tiga kali dalam sehari. “Ini tanggung jawab dari kami Dissos baik pemkot maupun pemerintah provinsi (pemprov). Artinya, anggaran makan mereka juga dari kami,” ungkapnya. Tambahnya, saat ini Dissos memiliki anggaran Rp 21 miliar yang akan digunakan dalam beberapa keperluan.
“Jadi, Rp 21 miliar itu dibagi. Selain untuk makan, pengiriman orang telantar, warga yang tidak memiliki identitas kemudian sakit. Juga termasuk untuk pelatihan-pelatihan buat mereka yang telantar,” sebutnya. Di satu sisi, untuk pengiriman orang yang telantar pihaknya berkoordinasi.
“Misalnya, jika warga pendatang dari daerah tertentu kita cari paguyubannya dulu. Kalau ternyata paguyuban tak ada anggaran, berarti kita kerja sama dengan pemerhati sosial. Kalau memang tidak bisa, baru ke provinsi. Bila tidak bisa juga, maka dari kami yang kirim,” pungkasnya. (ms/k15)
SYAHRUL RAMADHAN
