Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan berencana merampingkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Pengurangan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap partisipasi politik masyarakat dalam melakukan pemilihan.
Anggota Bawaslu Balikpapan, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Ahmadi Azis, menyatakan bahwa selain melakukan pengawasan, pihaknya juga melakukan pemetaan terhadap jumlah TPS. Informasi yang didapatkan menyebutkan bahwa KPU Balikpapan akan mengurangi jumlah TPS untuk Pilkada mendatang.
"Jumlah TPS pada pemilihan umum (pemilu) 2024 di Balikpapan adalah sebanyak 2.047. Kemungkinan akan berkurang menjadi sekitar 1.000 lebih," ujarnya pada Rabu (19/6).
Dari pengurangan ini, jumlah pemilih per TPS akan bertambah menjadi 600 orang, sementara pada pemilu sebelumnya hanya ada 300 pemilih per TPS. Pengurangan TPS, kata Ahmadi, disebabkan karena hanya ada dua surat suara yang akan dipilih, yaitu Gubernur dan Walikota, untuk tingkat kota.
"Ada informasi bahwa jumlah TPS akan disederhanakan lagi menjadi di bawah 1.000. Akhirnya, kami berkoordinasi dengan KPU agar pengurangan jumlah TPS tidak mengurangi partisipasi pemilih," ucapnya.
Hal ini mengkhawatirkan, menurutnya, karena sudah ada beberapa masyarakat yang enggan untuk memilih karena TPS-nya jauh. Bahkan ada beberapa RT yang nantinya akan digabung menjadi satu TPS. "Ini akan menjadi permasalahan di lapangan dan bisa mengurangi partisipasi pemilih. Jangan sampai karena alasan efisiensi justru tidak memperhatikan partisipasi pemilih," keluhnya.
Menurut Ahmadi, Bawaslu Balikpapan juga sudah menyampaikan kekhawatiran terkait pengurangan TPS kepada KPU Provinsi Kaltim beberapa hari lalu. "Kami sudah menyoroti bahwa pada pemilu 2024 kemarin ada TPS yang digabung, yang jaraknya jauh dari tempat tinggal pemilih. Hal ini sangat rentan mengurangi partisipasi, terutama untuk Pilkada," kata Ahmadi.
Dia juga memaparkan bahwa pada Pilkada 2020, partisipasi politik masyarakat Balikpapan hanya sekitar 59 persen. Artinya, ada sekitar 41 persen masyarakat yang tidak memilih. "Itu dengan jumlah TPS yang normal, bagaimana jika jumlah TPS tidak normal," sambungnya.
"Meskipun pada Pilkada 2020 ada kendala lain karena pandemi COVID-19, jangan sampai kali ini, tanpa adanya pandemi, justru mengurangi jumlah TPS. Kita harus berusaha agar partisipasi tidak rendah, karena kita sama-sama ingin meningkatkan partisipasi," tutupnya. (*)
