BALIKPAPAN - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024-2025 kembali menjadi sorotan, terutama untuk jenjang SMA, SMK, dan sederajat di Kalimantan Timur. Hal ini menjadi perhatian serius Ketua DPRD Kaltim, H. Hasanuddin Mas'ud, yang akrab disapa Hamas.
Salah satu fenomena yang marak terjadi adalah tingginya minat peserta didik untuk masuk ke sekolah favorit. Hal ini menimbulkan ketimpangan dan persaingan ketat dalam proses PPDB.
Menanggapi hal tersebut, Hamas mengungkapkan telah menerima berbagai keluhan dari masyarakat di daerah pemilihan (Dapil)nya, terutama di Balikpapan. Di Dapilnya, terdapat sembilan SMA dan tujuh SMK negeri. "Masalahnya, semua peserta didik inginnya masuk sekolah favorit," ujar Hamas saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (22/6/2024).
Untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata, Hamas mengusulkan pengalihan anggaran pendidikan dari sekolah favorit ke sekolah nonfavorit. "Ada pemikiran kami bersama anggota lain di DPRD Kaltim. Kurangi saja anggaran pendidikan dari Provinsi Kaltim untuk sekolah favorit. Dialihkan untuk sekolah nonfavorit, supaya seimbang. Grade sekolah nonfavorit juga meningkat. Jadi pendaftar tidak hanya terkonsentrasi di sekolah favorit saja," jelas Hamas.
Upaya ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dalam mendapatkan pendidikan berkualitas. Selain itu, diharapkan sekolah favorit tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan utama. "Kami perlu memastikan bahwa semua sekolah, memiliki fasilitas dan kualitas pengajaran yang baik. Jadi tidak harus bergantung dengan sekolah favorit saja untuk mendapatkan pendidikan yang layak," lanjut Hamas.
Langkah-langkah yang diusulkan Hamas meliputi peningkatan fasilitas belajar, pelatihan guru, dan program-program pendidikan yang inovatif. Dengan fokus anggaran yang lebih besar untuk sekolah nonfavorit, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang lebih merata dan adil bagi semua anak didik.
Lebih lanjut, Hamas menegaskan bahwa anggaran pendidikan yang dimaksud tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga untuk sekolah swasta.
"Sekolah swasta juga dibantu program anggaran, agar dapat membantu pemerintah (memenuhi daya tampung) saat PPDB. Karena tugas pemerintah provinsi itu mengayomi pendidikan setingkat SMA atau SMK dan sederajat baik negeri maupun swasta," pungkasnya.
