Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Parlindungan Sihotang SE meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk menghidupkan kembali sekolah swasta.Pernyataan tersebut disampaikan oleh Parlindungan Sihotang, yang karib disapa Parlin, ketika diwawancarai oleh awak media di Ruang Komisi IV Gedung DPRD Kota Balikpapan.
Menurut Parlindungan, adanya keterbatasan jumlah ruang belajar di sekolah negeri menjadi dorongan untuk menghidupkan kembali sekolah swasta."Jumlah ruang belajar yang kita miliki sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan Kota Balikpapan apabila dihitung bersama dengan sekolah swasta. Oleh karena itu, seharusnya tidak hanya fokus pada kapasitas sekolah negeri. Persoalan kekurangan sekolah selalu muncul pada saat PPDB (penerimaan peserta didik baru). Padahal masih banyak sekolah swasta, " ungkap Parlindungan.
Parlindungan juga menambahkan bahwa undang-undang telah memperjelas alokasi kebutuhan pendidikan di mana 70 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta."Karena itu saya memandang bahwa kebutuhan 30 persen harus dihidupkan agar masyarakat tidak hanya berfokus pada sekolah negeri saja," ujarnya.
Parlindungan menambahkan bahwa jika melihat ketersediaan ruang belajar secara menyeluruh di Balikpapan, maka sudah cukup mencukupi untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Meskipun Pemkot Balikpapan menyadari pentingnya keberadaan sekolah swasta, namun menurut saya, perhatian yang diberikan masih belum optimal, terutama dalam hal memberikan bimbingan serta pembinaan terhadap kurikulum dan manajemen sekolah swasta," tutur Parlindungan.
Menurut Parlin, seharusnya para pendiri sekolah swasta diberikan apresiasi sebab mereka dapat mendirikan lembaga pendidikan tersebut tanpa bantuan dari pemerintah. Sebab, hal tersebut sejalan dengan tujuan bersama yaitu mencerdaskan anak bangsa.
Selain itu, Parlin juga menyarankan agar pemerintah dapat memperuntukkan anggaran melalui APBD untuk membuka akses bagi peserta didik yang tidak mampu dan berdomisili dekat dengan sekolah swasta yang berkualitas tetapi sulit mengaksesnya.
"Kita tidak ingin melihat situasi di mana anak-anak di sekitar sekolah hanya bisa melihat gedung yang megah tetapi tidak bisa bersekolah di sana karena keterbatasan biaya. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan akses yang lebih terbuka untuk seluruh peserta didik," tegas Parlin.
Parlin pun menambahkan bahwa dalam hal ini, pemerintah perlu berperan dengan mengalokasikan anggaran melalui APBD dan mengatur kuota agar anak-anak kurang mampu yang berada di sekitar sekolah tersebut juga dapat bersekolah di sana.
"Seharusnya setiap kelulusan adalah momen kebahagiaan bagi orang tua dan anak, namun kenyataannya menjadi momen kesedihan karena kesulitan mencari sekolah yang dapat diakses," pungkasnya.(mel/ono)
