TANA PASER - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser Abdullah menyampaikan kisah pahitnya berangkat ibadah haji tahun 2024 ini melalui agen travel. Pria yang memang sudah pernah berangkat haji itu tahun ini memilih berangkat haji melalui jalur travel, bersama ratusan jamaah lainnya se-Indonesia. Menurutnya selama ini travel tersebut sudah terpercaya, sehingga dia memilih berangkat melalui jalur tersebut.
Selama proses perjalanan sampai Arab Saudi, di beberapa awal tahapan ibadah berjalan lancar. Namun saat di Madinah, tasreh (surat izin) dan maktab (penyedia layanan haji) yang merupakan syarat akses masuk ke lokasi tempat menunaikan ibadah haji hanya dikirimkan melalui WhatsApp.
"Tasreh-nya pun tapi tidak sesuai dengan nama masing-masing jamaah," kata Abdullah, Senin (1/7). Rombongan pun tidak disuruh menggunakan pakaian ihram selama di sana. Tidak hanya itu, selama berada penginapan bersama rombongan, mereka tidak diberikan kebebasan melaksanakan aktivitas normal.
Pihak travel tidak mengizinkan bebas keluar masuk dari tempat penginapan. Layaknya seperti pengungsi ilegal di suatu negara. Bahkan sempat beberapa hari diberikan fasilitas makan dan layanan yang tidak layak.
Meskipun dia selesai menunaikan rangkaian ibadah haji, dia tidak menginginkan ada masyarakat lain khususnya di Paser merasakan pengalaman ini. Meskipun sudah keluar uang yang menurutnya cukup besar.
Jika ingin berangkat haji non-reguler di luar pemerintah, jamaah harus lebih selektif memilih agen travel. Abdullah bersama jamaah lainnya sekembali dari tanah suci, akan mengambil jalur hukum menuntut travel yang telah membawanya. "Banyak yang merasa tertipu, tidak hanya dari kalangan pejabat politik, ada juga dari aparat dan lainnya," kata Politikus Partai Demokrat itu.
Saat ditanya visa jenis apa izin yang dikantongi Abdullah saat berangkat, dia menyebut jalur visa ziarah. Bukan visa khusus haji. Dia semula tidak memahami hal itu karena merasa sudah percaya dengan agen travel tersebut. (jib/far)
