Pemkot Samarinda meresmikan Big Mal dalam menerapkan pembayaran parkir dengan sistem cashless atau nontunai. Namun, pemkot menyakini sebagian besar warga Samarinda ada yang tidak setuju atas kebijakan tersebut.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, ketertiban dan rasa kenyamanan dalam pelayanan publik sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Sebab, ketika masyarakat mendapat pelayanan yang tidak memuaskan, itu bisa menimbulkan masalah baru.
“Saya mohon ini tidak menjadi polemik, karena ini memang diikhtiarkan tertib sosial di sektor parkir,” ucapnya seusai meresmikan pembayaran parkir nontunai di Big Mal, Selasa (9/7).
Menurutnya, menerapkan sistem parkir nontunai sejak dini suatu keharusan. Sebab, mau tidak mau atau suka tidak suka, suatu saat penerapan sistem tersebut akan berjalan dengan sendirinya.
“Kalau kita bisa sekarang kenapa kita tunda. Kita tidak mau tertinggal dengan daerah lain. Mungkin ini tidak sempurna, tapi kita mulau meletakan pondasi sampai nanti, sewaktu-waktu kita lakukan evaluasi untuk memperbaiki dari sistem yang baru ini,” sambungnya.
Nah, saat disinggung perihal keberadaan juru parkir liar, pihaknya menegaskan akan menerapkan hal serupa untuk parkir di jalanan. Meskipun jukir liar diperkirakan akan mengomel, Andi Harun tetap melanjutkan program tersebut.
“Sebab, ini semua dalam rangka untuk mewujudkan tertib sosial. Di sisi lain masyarakat yang berhubungan dengan publik, mereka ada kepastian, mereka ada satu keadaan dimana bisa menikmati dengan rasa aman dan nyaman tanpa diganggu oleh orang yang tidak bertanggung jawab, Hanya mementingkan dirinya bersama gengnya, di pelayanan parkir khususnya,” pungkasnya. (*)
