Program Perhutanan Sosial semestinya tidak melulu hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan.
TANJUNG REDEB – Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan orkestrasi yang baik. Mustahil program unggulan Presiden Joko Widodo itu akan berhasil meningkatkan pemberdayaan dan ekonomi masyarakat, jika dikelola tanpa kerja sama dan kolaborasi yang baik di semua jenjang. Orkestrasi harus dilakukan secara bersama antara Dinas Kehutanan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk dukungan kabupaten dan kota, serta pemerintah pusat.
"Menurut saya, orkestrasi penting dibangun agar OPD tidak jalan sendiri-sendiri untuk Program Perhutanan Sosial ini,” kata Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kehutanan Tahun 2024 Kaltim di Hotel Palmy Exclusive Berau, Tanjung Redeb, Rabu (24/7).
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu menjelaskan, implementasi lapangan Program Perhutanan Sosial semestinya tidak melulu hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan. Dinas ini sangat mungkin berkolaborasi dengan OPD lain, semisal Dinas Pendidikan untuk mengajarkan kepada para siswa agar membudayakan menanam pohon.
Program Perhutanan Sosial sangat tepat jika melibatkan sekolah. Misal bupati dan wali kota memiliki kewenangan di SD dan SMP. Sementara provinsi memiliki kewenangan untuk tingkat SMA/SMK. “Siswa bisa kita ajarkan menanam sejak dini. Misal kita tanam 1.000, tumbuh 500, itu sudah lumayan. Begitu seterusnya,” tegas Akmal.
Orkestrasi harus dilakukan di semua jenjang. Di pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengembangan Program Perhutanan Sosial harus selaras dengan kebijakan daerah. Sedangkan para bupati melakukan orkestrasi ke desa-desa. Orkestrasi secara berjenjang dan harus ada kolaborasi di semua level. "Jadi, pekerjaan rill yang seperti ini wajib terus dilakukan,” tandasnya.
Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Joko Istanto menjelaskan tahun ini Rakor Kehutanan sengaja digelar di Kabupaten Berau. Harapannya, Dinas Kehutanan kabupaten/kota dapat mencontoh pelaksanaan Program Perhutanan Sosial, termasuk pengelolaan program penurunan emisi karbon di kabupaten pemilik hutan terluas di Kaltim itu.
Rakor Kehutanan 2024 mengusung tema “Percepatan Penyusunan Dokumen dan Implementasi Integrated Area Development (IAD) pada Areal Perhutanan Sosial dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat”.
Hadir dalam acara tersebut, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dan para pimpinan Dinas Kehutanan di seluruh kabupaten di Kaltim. (adv/diskominfo kaltim/izx)
