Dalam Rapat Paripurna ke-22 DPRD Kalimantan Timur yang digelar baru-baru ini, Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD menyepakati peningkatan anggaran dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024. Anggaran tersebut meningkat sebesar Rp 1,52 triliun dari APBD Murni 2024, sehingga total menjadi Rp 22,19 triliun.
Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa peningkatan anggaran ini merupakan hasil dari kerja sama yang baik antara Pemprov Kaltim dan DPRD, meski dihadapkan dengan banyak agenda besar di tahun ini. Anggaran tambahan ini akan diarahkan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Anggaran ini merupakan hasil optimal yang kami capai untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam pemerataan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan pemulihan ekonomi, serta mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik,” ujar Sri Wahyuni.
Sri menambahkan bahwa kebijakan belanja daerah dalam perubahan APBD ini juga ditujukan untuk meningkatkan produktivitas di berbagai sektor dan memastikan bahwa program perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin, tetap menjadi prioritas.
Dengan peningkatan ini, Pemprov Kaltim berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kaltim. (mrf/beb)
