Ucapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mochamad Basuki Hadimoeljono, tentang kelanjutan pembangunan Jembatan Tol Penajam-Balikpapan, kini, menjadi amunisi baru bagi konsorsium jembatan tol Teluk Balikpapan itu untuk berjuang.
Konsorsium saat ini telah menyiapkan seluruh data yang diperlukan untuk dijadikan dasar bagi pemerintah pusat, yang diharapkan sebagai kajian teknis untuk kelanjutan pembangunan jembatan dimaksud.
“Untuk itu, kami terbuka saja apabila seluruh data tentang rencana pembangunan jembatan ini dijadikan bahan reviw oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk dijadikan pertimbangan membangun jembatan ini,” kata Nicko Herlambang, anggota konsorsium representasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU, Minggu (18/8).
Rencana pembangunan jembatan pendekat jarak regional Kalimantan itu sebelumnya telah dibatalkan oleh Menteri PUPR, Mochamad Basuki Hadimoeljono pada November 2019.
Sebelum dihentikan, proyek ini telah memasuki tahapan prakualifikasi untuk lelang investasi jembatan tol Juli 2019. Alasan penghentian adalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).
Namun, saat memberi sambutan pada pembukaan Expo IKN 2024, PPU, Kamis (15/8), Menteri Basuki menegaskan, apabila jembatan di atas Teluk Balikpapan sepanjang 7,9 kilometer, yang diestimasikan berbiaya sekira Rp 16 triliun segera bisa dibangun, maka PPU tidak sekadar jadi penyangga IKN saja, tetapi menjadi mitra strategis pembangunan IKN Nusantara.
Nicko Herlambang yang sehari-harinya adalah asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setkab PPU, kemarin melanjutkan, reviw yang dipersiapkan mulai rancangan teknis, skema, dan pembiayaan. Menurut dia, rencana pembangunan yang disebutnya masuk akal untuk ditawarkan kepada investor di sela-sela pembangunan IKN di Sepaku saat ini adalah rencana pembangunan Jembatan Tol Penajam-Balikpapan ini.
“Soalnya skemanya sudah jelas, ada tarifnya, ada pungutannya, baru monumental juga. Hal ini jadi bahan dorongan kami juga kalau pembangunan jembatan ini terwujud dan pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan dana terhadap pembangunan jembatan ini,” ujarnya.
Sebelumnya, setelah rencana pembangunan jembatan ini dihentikan oleh pemerintah pusat, konsorsium terdiri dari Pemkab PPU, Pemkot Balikpapan, Pemprov Kaltim, dan inisiasi PT Waskita Karya telah mengambil alternatif tindak lanjut pengusahaan jalan tol Penajam-Balikpapan dengan cara pengembalian dokumen prakarsa pengusahaan jembatan ini kepada pemerintah atau badan pengatur jalan tol (BPJT).
Pengembalian dokumen prakarsa kepada BPJT agar dapat dikaji ulang oleh badan ini untuk kemudian dilelangkan kembali.
Baca Juga: Wisata IKN Dapat Penghargaan: Nipahnipah Sabet 50 Besar ADWI 2024
Pelelangan kembali dapat dilakukan pada keseluruhan paket jalan tol Rp 10,961 triliun; paket jembatan utama/cable stayed (Rp 3,921 triliun) sedangkan paket jalan pendekat dibangun dengan Viability Gap Fund (VGF) atau APBD; paket jembatan utama/cable stayed dan paket jalan pendekat balanced cantilever sisi Penajam (Rp 7,613 triliun). Sedangkan paket jalan pendekat sisanya akan dibangun dengan VGF atau APBD.
“Diharapkan jalan tol Penajam-Balikpapan tetap dapat dibangun walaupun tanpa melalui skema prakarsa,” kata Nicko Herlambang. (*)
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
