BALIKPAPAN- Penanganan banjir di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna ke-16 masa sidang II tahun 2024 yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan di Hotel Grand Senyiur, Senin (19/8).
Dalam rapat yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan (Nopen) Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, banjir menjadi topik yang paling banyak disoroti.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle, menyampaikan bahwa hampir semua fraksi menekankan pentingnya penyelesaian masalah banjir yang hingga kini masih menjadi momok bagi warga. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran yang besar untuk penanganan banjir harus disertai dengan hasil yang nyata di lapangan.
"Masalah banjir ini menjadi perhatian serius dari DPRD. Kita mendukung penggelontoran anggaran yang signifikan, namun itu harus diimbangi dengan tindakan nyata yang efektif. Masyarakat menunggu hasilnya, dan kita tidak bisa lagi hanya berwacana," ujar Sabaruddin kepada awak media.
Selain banjir, isu-isu seperti pendidikan dan kesehatan juga dibahas dalam pandangan umum fraksi. Namun, Sabaruddin menegaskan kembali bahwa banjir adalah prioritas utama yang harus segera ditangani. Beberapa fraksi bahkan meminta transparansi dan pertanggungjawaban terkait anggaran yang telah dialokasikan untuk penanganan banjir, mengingat hasilnya yang masih jauh dari harapan.
"Fraksi-fraksi DPRD telah jelas menyuarakan kekhawatiran masyarakat. Kita tidak hanya berbicara tentang angka, tapi juga tentang bagaimana anggaran tersebut digunakan untuk benar-benar menyelesaikan masalah yang ada, khususnya banjir," tambahnya.
DPRD berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengontrol kebijakan penanganan banjir ini, memastikan bahwa anggaran yang telah digelontorkan dapat memberikan dampak positif bagi warga Kota Balikpapan.
