Penanganan banjir yang tidak optimal menjadi isu terus menerus disampaikan legislatif. Termasuk dalam pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan wali kota atas rancangan perubahan APBD 2024. Seperti diketahui, seluruh fraksi rata-rata menyampaikan sorotan yang sama atas kinerja Pemkot Balikpapan. Di antaranya penanganan banjir, pendidikan, dan kesehatan. Mengingat tiga hal ini menjadi program prioritas wali kota.
DPRD Balikpapan melihat anggaran dan proyek yang telah digelontorkan belum mampu menyelesaikan masalah secara tuntas. Misal titik banjir yang kerap terjadi di Jalan MT Haryono maupun lokasi lainnya.
Menanggapi hal ini, Sekkot Balikpapan Muhaimin mengatakan, sesuai pernyataan Dinas Pekerjaan Umum proyek pengendalian banjir belum selesai seluruhnya. Apalagi bicara DAS Ampal harus penanganan dari hulu sampai hilir.
“Sementara kegiatan saat ini baru salah satu dari beberapa kegiatan yang harus dilakukan,” katanya. Artinya pengendalian banjir bukan hanya dari sisi proyek perbaikan DAS Ampal. Namun butuh pekerjaan dari hulu ke hilir.
“Termasuk ada pintu air yang berada di Hotel Zurich. Sehingga pengendalian banjir masih bertahap dan ada yang baru dilakukan tahun depan,” ungkapnya. Semua cara penanganan banjir ini terus berproses dan berprogres.
Kemudian upaya lainnya memaksimalkan pengendalian bendali atau bozem. Dia mengakui, hal tersebut masih kurang optimal. Muhaimin mendorong agar OPD terkait bisa sinergi untuk penanganan banjir.
Baik Dinas PU, Disperkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Sehingga pekerjaan sama-sama dilakukan dari hulu ke hilir. “Ada pekerjaan drainase, bozem, dan lainnya. Setiap program berlanjut ke masing-masing OPD teknis,” tutupnya. (*)
