Tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau kembali menerima Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) sebesar Rp 2,9 miliar. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa anggaran ini harus digunakan sebaik mungkin untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Berau.
Ia meminta BPBD untuk semakin sigap menghadapi ancaman karhutla dan merespons cepat laporan masyarakat terkait titik panas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. “Kami meminta BPBD untuk lebih waspada, terutama di masa-masa rawan seperti ini. Masyarakat juga kami dorong untuk aktif melaporkan jika ada titik panas yang terdeteksi,” ujar Bupati Sri Juniarsih baru-baru ini.
Sri Juniarsih mengakui bahwa BPBD Berau masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. Namun, Pemkab Berau berkomitmen untuk mengatasi kendala tersebut agar kinerja BPBD dapat tetap maksimal.
“Jika memang diperlukan, kami akan mengusahakan tambahan sumber daya dan fasilitas agar BPBD dapat menjalankan tugasnya dengan baik,” tambahnya.
Kepala BPBD Berau, Masyhadi, mengungkapkan bahwa anggaran DBH-DR sebesar Rp 2,9 miliar tersebut akan difokuskan pada kesiagaan dan penanganan karhutla, serta pengembangan SDM di BPBD Berau. Namun, meskipun anggaran sudah tersedia, penggunaannya masih menunggu pengesahan.
“Kami selalu siap siaga menghadapi karhutla. Namun, anggaran ini baru bisa digunakan jika terjadi bencana dan setelah disahkan,” jelas Masyhadi. Ia juga berharap agar karhutla tidak terjadi lagi di wilayah Berau. “Tahun lalu, kami menerima anggaran sebesar Rp 12 miliar yang digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk sosialisasi kebencanaan terkait karhutla,” pungkasnya. (*)
