Ratusan warga mendatangi kantor PLN UP3 Berau, Rabu (18/9) dini hari, akibat kekesalan terhadap pemadaman listrik yang tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan. Beberapa kawasan telah mengalami pemadaman sejak Selasa (17/9) pukul 18.00 WITA dan belum menyala hingga Rabu pukul 02.00 WITA. Warga menuduh PLN sering memberikan informasi yang tidak sesuai melalui media, termasuk klaim surplus daya yang dinilai hanya janji kosong.
Warga mulai berkumpul di kantor PLN Berau sejak tengah malam hingga dini hari untuk menuntut penjelasan dari pihak PLN terkait pemadaman yang berlangsung sepanjang hari. Mereka menuntut agar PLN segera menormalkan aliran listrik dan memberikan kompensasi atas ketidaknyamanan yang dirasakan. Beberapa warga bahkan membuat api sebagai penerangan di depan kantor PLN.Aksi warga yang semakin kesal mulai mendesak pintu masuk kantor PLN. Polisi yang bertugas untuk mengamankan situasi sempat terlibat dalam aksi saling dorong dengan warga.
"Katanya surplus daya, tetapi kenapa bisa padam seperti ini? Apalagi jadwal pemadaman yang diberikan tidak sesuai. Terlalu banyak kerugian yang dialami masyarakat akibat pemadaman ini," ujar salah seorang warga. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, merespons aksi demonstrasi tersebut dengan meminta pihak PLN UP3 Berau segera menyelesaikan masalah pemadaman listrik. Bupati juga menyatakan dukungannya terhadap aksi demonstrasi warga.
"Sebenarnya tadi malam saya sudah komplain langsung ke pihak PLN. Namun, masalah ini mungkin di luar perkiraan mereka karena ada panel yang meledak. Saya sudah meminta mereka mencari solusi, seperti meminjam mesin dari luar," ungkapnya. Bupati Sri juga mengungkapkan bahwa pemadaman listrik di Kabupaten Berau tidak hanya dialami oleh masyarakat, tetapi juga oleh rumah dinas bupati. "Saya merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat karena rumah dinas saya juga mengalami pemadaman. Saya sudah menekan PLN sejak tadi malam untuk segera menindaklanjuti agar pemadaman seperti ini tidak terulang lagi," tegasnya.
Bupati menjelaskan bahwa permasalahan listrik yang ditangani PLN UP3 Berau berada di bawah wewenang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan pemerintah daerah. "Kalau PLN ini bawahan saya, seperti OPD, saya bisa langsung perintahkan untuk menganggarkan pembelian mesin baru. Tapi ini perusahaan milik negara, bukan milik daerah. Tapi, tetap saja yang disalahkan adalah pemerintah daerah," paparnya.
Terkait aksi demonstrasi, Bupati Sri mendukung penuh luapan kekecewaan masyarakat. Menurutnya, aksi ini adalah langkah yang baik bagi PLN UP3 Berau untuk mengevaluasi seringnya terjadi pemadaman. "Saya sebenarnya lewat tadi malam sebelum ada demo. Kalau pas ada demo, mungkin saya juga ikut demo. Bagus saja masyarakat demo, biar PLN tahu seberapa sering masalah ini terjadi," pungkasnya. (as/beb)
