Setelah hampir tiga bulan melakukan evaluasi, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menerima hasil pemeriksaan dari tim evaluasi kinerja RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda yang dikenal sebagai Squad Team.
Evaluasi ini dilakukan menyusul kasus kematian seorang bayi yang diduga akibat kelalaian pelayanan di rumah sakit plat merah tersebut. Tim evaluasi melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan Kaltim, Inspektorat, Bappeda, dan manajemen RSUD AW Sjahranie.
Baca Juga: Ternyata Ada 1.546 TKA Tersebar di Kaltim, Terbanyak dari Malaysia, 10 WNA Dideportasi
Akmal menyampaikan apresiasi atas kinerja tim yang menemukan sejumlah pelanggaran. “Salah satu temuan utama adalah ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan melalui Permenkes Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perumahsakitan,” ucapnya.
Ia juga menyoroti kekurangan tenaga medis spesialis di Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit tipe A tersebut. Penempatan minimal empat dokter spesialis dan dokter anestesi yang diwajibkan, tidak dipenuhi oleh RSUD AW Sjahranie.
Selain itu, evaluasi rutin yang seharusnya dilakukan oleh manajemen rumah sakit disebut tidak berjalan baik. Akmal menekankan bahwa Dewan Pengawas (Dewas) yang seharusnya mewakili pemerintah dalam mengawasi manajemen rumah sakit tidak merespons dinamika dan keluhan yang terjadi di RSUD AW Sjahranie
“Pergub menyatakan Dewas hanya diwajibkan melapor kepada Gubernur paling sedikit sekali setahun. Ini menyebabkan Dewas tidak mampu mengikuti perkembangan dan masalah yang terjadi di rumah sakit,” ungkapnya.
Selain itu, hasil evaluasi juga mengungkapkan bahwa direksi RSUD AW Sjahranie kurang optimal dalam mengontrol tenaga kesehatan. Akmal menyebutkan adanya dokter yang berani menolak instruksi, menunjukkan lemahnya manajemen dan kontrol.
Akmal pun menekankan perlunya perbaikan tata kelola di RSUD AWS Sjahranie termasuk kerja sama dengan rumah sakit lain agar beban pasien tidak hanya tertumpu di RSUD saja. "Evaluasi komprehensif akan segera dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada," pungkasnya. (mrf/nha)
