UJOH BILANG – Pemkab Mahulu melaksanakan intensifikasi dan integrasi pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR). Hal ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk menurunkan angka kematian ibu, serta mengatasi kebutuhan KB yang belum terpenuhi.
Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan, drg Agustinus Teguh Santoso mengatakan, hingga 2022 tingkat partisipasi KB modern nasional mencapai 59,4 persen. Sementara di wilayah Mahulu masih perlu peningkatan partisipasi.
"Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat Mahakam Ulu dapat memperoleh pelayanan KB yang berkualitas dan merata," ujar Teguh pada pembukaan acara di Balai Adat Ujoh Bilang, Selasa (29/10).
Selain itu, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemkab Mahulu turut mendukung upaya BKKBN dalam menurunkan angka stunting yang kini masih di angka 21,6 persen. "Di wilayah dengan tantangan geografis seperti Mahakam Ulu, pelayanan kesehatan reproduksi menjadi langkah konkret dalam menekan angka stunting," tambahnya.
Pada kegiatan tersebut, berbagai metode kontrasepsi modern seperti implan, IUD, vasektomi, dan tubektomi disediakan secara gratis bagi 100 akseptor. Selain itu, dilaksanakan sosialisasi yang melibatkan 75 peserta dari pasangan usia subur, calon pengantin, ibu hamil, remaja, dan kader lapangan.
"Dukungan dari mitra kerja seperti TNI dan Polri sangat membantu kami dalam pencapaian tujuan bersama ini," kata Teguh.
Kepala BKKBN Kaltim Sunarto juga menegaskan peran penting program KB dan kesehatan reproduksi dalam menekan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), mencegah stunting, serta kemiskinan ekstrem melalui kampanye "4 Terlalu" (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak).
“Kita tidak melarang, tapi diatur, minimal selisih anak itu 3 tahun,” tutur Sunarto. Data terbaru dari pendataan keluarga 2023 menunjukkan bahwa angka kesertaan KB modern nasional naik menjadi 60,4 persen. Namun Kaltim berada di bawah rata-rata nasional, yakni 54,6 persen.
Kabupaten Mahulu, bahkan mencatat kepesertaan KB masih rendah. Yaitu hanya 27,6 persen dengan unmet need mencapai 42,5 persen. Menyikapi hal ini, Sunarto menegaskan pentingnya promosi berkelanjutan tentang manfaat kontrasepsi guna mencegah stunting dan dampak negatif lainnya.
Dalam upaya mendukung program ini, BKKBN menyediakan alat dan obat kontrasepsi yang dapat diakses melalui fasilitas kesehatan terdaftar, serta mengalokasikan anggaran BOKB sebesar Rp 2,35 miliar untuk Mahulu pada 2024.
Diharapkan anggaran ini mampu dimanfaatkan secara optimal demi meningkatkan kesertaan KB khususnya MKJP dan percepatan penurunan stunting di Mahulu.
“Harapan kami Pemkab Mahulu dapat mengoptimalkan serapan BOKB ini dalam rangka peningkatan kesertaan KB khususnya MKJP dan percepatan penurunan stunting,” pungkasnya. (*/sya/kri)
