PROKAL.co, BALIKPAPAN– Upaya mediasi polemik Jembatan Tamansari Bukit Mutiara 1 di Perumahan Wika berujung panas. Dalam pertemuan antara warga dan Komisi III DPRD Balikpapan, ketegangan memuncak ketika adu argumen terjadi, menyoroti serah terima infrastruktur dan pembukaan akses jembatan yang hingga kini masih menggantung.
Kunjungan lapangan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, awalnya berlangsung kondusif. Namun, suasana berubah ketika warga mulai menyuarakan protes terkait kelanjutan penyelesaian masalah jembatan.
Situasi memanas saat anggota DPRD Balikpapan berusaha menjelaskan kepada warga bahwa Perumahan Wika sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Sehingga dana APBD bisa digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur, termasuk jembatan.
"Jika PSU sudah diserahkan, maka pemkot yang bertanggung jawab. Wika wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), termasuk jalan," kata Haris, anggota Komisi III, berusaha menjelaskan.
Seorang warga kemudian mempertanyakan mengapa fasilitas umum dan sosial masih dibiayai melalui iuran warga, bukan APBD. Mereka juga mendesak agar jembatan segera dibuka untuk mengurangi kemacetan.
"Kalau tujuan jembatan untuk mengurai lalu lintas, ayo kita cek langsung! Kenapa Perumahan Pemda bisa punya akses lebih, sedangkan kami tidak?" seru salah seorang warga Wika.
Haris menanggapi bahwa pembukaan jembatan 24 jam memungkinkan, tetapi sarana pendukung harus dipersiapkan terlebih dahulu. "Kami hanya memediasi, keputusan akhir ada di Pemkot," tegasnya.
Baharuddin Daeng Lala, anggota Komisi II DPRD Balikpapan, yang mau mencoba menenangkan warga, malah mendapat respons sinis dari warga lainnya.
"Bapak dari mana? Nggak bisa begitu! Diam saja dulu, jangan melotot!" bentak seorang warga, menuding Baharuddin berasal dari luar legislatif.
Pernyataan demi pernyataan warga dan anggota dewan pun bersahut sahutan. Beberapa bahkan bernada tinggi dan menolak keras usulan tersebut. Satpol PP dan aparat pemerintahan akhirnya turun tangan untuk meredam situasi, tetapi perdebatan belum menemukan titik terang.
Hingga pertemuan berakhir, belum ada keputusan final terkait pembukaan akses Jembatan Tamansari Bukit Mutiara 1. Warga bersikukuh meminta kejelasan, sementara DPRD menegaskan bahwa keputusan tetap berada di tangan Pemkot Balikpapan.
Dengan situasi yang semakin memanas dan solusi yang belum jelas, polemik ini masih berlanjut. Warga kini menanti langkah konkret dari pemerintah kota.
