Masyarakat Adat Krayan Hulu (MAKH) menggeruduk Kantor Kecamatan Krayan Selatan, Kamis (27/2). Sejumlah tuntutan disampaikan ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar segera ditindaklanjuti.
Saat aksi berlangsung, sejumlah aspirasi disampaikan peserta aksi melalui spanduk. Seperti yang tertulis Garuda di Dadaku, Malaysia di Perutku, Terimakasih Malaysia.
Baca Juga: Warga Perbatasan Unjuk Rasa, Tegaskan Butuh Aspal Bukan Makan Gratis
Kemudian, spanduk yang bertuliskan Kami Butuh Jalan Aspal, Bukan Makan Gratis. Kemudian aspirasi lainnya meminta Presiden Membangun Krayan atau Lepaskan Krayan dari NKRI. Para peserta aksi yang hadir menggunakan pakaian adat meminta Aspal Jalan Lingkar Krayan. Serta, NKRI Harga Mati atau NKRI Matikan Masyarakat Perbatasan.
Kepala Adat Krayan Hulu Yasan Paren menyampaikan kehadiran MAKH untuk menyampaikan enam tuntutan untuk segera ditindaklanjuti. Pertama, menuntut Presiden RI segera mengaspal jalan serta membangun jembatan permanen di wilayah perbatasan yang menghubungkan antar di dataran tinggi Krayan.
Diantaranya, Kecamatan krayan, Krayan Selatan, Krayan Tengah, Krayan Timur demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat penjaga perdatasan RI-MALAYSIA.
"Kedua, menuntut bapak Presiden RI segera membuka jalan perbatasan Malindo Ba' Siuk Krayan Selatan demi meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat adat," ucap Yasan Paren kepada Radar Tarakan, (27/2).
Poin ketiga, menuntut Presiden RI dan PLN segera menyediakan listrik 24 jam di wilayah masyarakat Adat Krayan Selatan. Keempat, menuntut Presiden RI segera mengaspal bandara perintis dan meningkatkan fasilitas serta infrastruktur Bandara Perintis Long Layu Kecamatan Krayan Selatan yang merupakan satu-satunya sarana transportasi yang mengubungkan wilayah perkampungan masyarakat adat dengan perkotaan.
Poin selanjutnya, menuntut Presiden RI segera menetapkan Krayan Raya sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Krayan. Terakhir menuntut Presiden RI segera menuntaskan jalan Malinau-Krayan.
"Kami berharap Presiden bapak Prabowo Subianto agar memberikan perhatian yang lebih serius dan lebih memprioritaskan pembangunan di wilayah masyarakat adat serta segera mengambil tindakan untuk mengabul tuntutan masyarakat adat sebagai penjaga keamanan dan kedaulatan negara," tutupnya. (akz)
