PROKAL.co, Balikpapan — Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) berhasil menjaga kelancaran distribusi air bersih bagi 116.000 pelanggan di kota ini, berkat dukungan curah hujan tinggi yang mengisi Waduk Manggar dan Waduk Teritip hingga kapasitas maksimal. Dewan Pengawas PTMB, Adhi Supriadi, mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran pasokan air yang terjadi saat ini, meskipun tantangan besar di depan mata terkait penyediaan air baku jangka panjang masih menanti. “Alhamdulillah, seluruh pelanggan saat ini terlayani dengan baik,” ujar Adhi, Kamis (30/1/2025).
Penyediaan air bersih yang lancar saat ini, selain dipengaruhi oleh cuaca, juga didukung oleh langkah rehabilitasi ringan pada jaringan pipa. Namun, PTMB bersama Pemerintah Kota Balikpapan (Pemkot) menyadari bahwa tantangan utama yang mereka hadapi adalah memastikan pasokan air baku yang memadai untuk masa depan, mengingat pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat.
Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan air bersih yang terus meningkat, PTMB dan Pemkot Balikpapan sedang mengerjakan enam program strategis yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini dalam jangka panjang. Di antaranya adalah SPAM Waduk Embung Aji Raden dengan kapasitas 150 liter per detik, SPAM Bendungan Sepaku Semoi yang berkapasitas 300 liter per detik, Pemanfaatan air baku dari Sungai Mahakam, Pemanfaatan sumur milik PT Kaltim Karingau Terminal (KKT), Desalinasi air laut, dan Pengembangan sumur dalam di Balikpapan.
Namun, dua opsi utama kini menemui kendala. DPRD Balikpapan telah membatalkan rencana pemanfaatan sumur milik PT KKT karena debit air yang terlalu kecil. Selain itu, teknologi desalinasi air laut dianggap terlalu mahal, baik dari sisi investasi maupun operasional, untuk diterapkan di Balikpapan.
Salah satu solusi yang kini menjadi prioritas adalah pemanfaatan air baku dari Bendungan Sepaku Semoi yang terletak di Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan perhitungan awal, Balikpapan berpotensi mendapatkan suplai air baku hingga 1.000 liter per detik dari bendungan ini. Saat ini, PTMB tengah melakukan analisis kelayakan terkait rencana ini dengan melibatkan Kementerian PUPR dan Pemprov Kaltim. “Kami masih dalam tahap analisis kelayakan, bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan Pemprov Kaltim,” ujar Adhi.
Dalam hal ini, Adhi juga menegaskan pentingnya kerjasama lintas instansi untuk menyelesaikan masalah pasokan air baku. “Balikpapan tidak memiliki sumber air baku alami, hanya mengandalkan waduk tadah hujan. Oleh karena itu, kerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi sangat diperlukan,” tambahnya.
Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, tantangan untuk menyediakan air bersih semakin kompleks. Saat ini, meski PTMB sudah melayani 116.000 pelanggan, Balikpapan masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih seluruh penduduknya. Berdasarkan data KTP, jumlah penduduk Balikpapan tercatat sekitar 730.000 jiwa. Namun, dengan adanya pendatang dan pekerja IKN, jumlah total penduduk diperkirakan mencapai 900.000 jiwa. “Kita masih kekurangan air baku, terutama untuk memenuhi kebutuhan penduduk pendatang,” ujar Adhi.
Satu lagi tantangan yang dihadapi PTMB adalah masalah regulasi terkait pengembangan sumur dalam. Izin pengeboran sumur dalam kini berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM, dan untuk daerah yang memiliki sumber air permukaan, seperti Balikpapan, izin untuk pengeboran sumur dalam tidak diberikan.
Meskipun biaya desalinasi air laut yang diterapkan di beberapa daerah lain, seperti Kepulauan Seribu, sangat tinggi—mencapai Rp33.000 per kubik—PTMB belum sepenuhnya menutup kemungkinan penggunaan teknologi ini. Adhi menegaskan bahwa meskipun saat ini biaya desalinasi sangat tinggi, mereka terus mencari alternatif teknologi yang lebih efisien dan terjangkau.
“Kami masih mencari teknologi desalinasi yang lebih efisien dan terjangkau. Jika ada teknologi yang lebih murah, baik dalam sisi investasi maupun operasional, tentu akan kami pertimbangkan,” ungkapnya.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, PTMB terus bekerja keras untuk memastikan seluruh warga Balikpapan mendapatkan akses air bersih yang memadai. Namun, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk menemukan solusi yang berkelanjutan.
