Informasi di media sosial yang menyebut Pertamina sudah membuka perbaikan gratis bagi warga Kaltim yang terdampak BBM oplosan, dipastikan hoaks. Apalagi dalam postingan itu terdapat panduan bagaimana mekanisme masyarakat dapat mengklaim perbaikan dan pergantian biaya oleh Pertamina. Namun ketika dikonfirmasi, Pertamina pun membantah hal tersebut. Berdasarkan kesepakatan di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Kaltim, dua hari sebelumnya, belum dapat direalisasikan sebab menunggu mekanisme teknis yang jelas.
Hal ini disampaikan Edi Mangun, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Kalimantan pada awak media, Kamis (10/4), melalui rilis resminya. Edi, sapaannya menyebut, Pertamina belum mengeluarkan panduan apapun untuk melakukan pemeriksaan di bengkel-bengkel resmi.
“Pertamina belum mengeluarkan panduan apapun ya. Ini 100 persen hoaks,” tegasnya. Namun yang jelas pihaknya menegaskan sesuai rapat dengan dewan, Pertamina menyanggupi untuk membuka bengkel gratis di 10 kabupaten/kota sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen yang diduga tedampak BBM oplosan yang mengakibatkan kendaraan “brebet” dan mogok.
Sebelumnya, sejak beberapa hari terakhir, keresahan publik meningkat setelah banyak pengendara mengeluhkan kerusakan kendaraan usai mengisi BBM jenis Pertalite dan Pertamax. Banyak warga merasa dirugikan karena harus menanggung biaya perbaikan tanpa kepastian tanggung jawab dari pihak terkait.
Ketua Driver Gojek Samarinda Irvan Jaya, mengungkapkan bahwa para pengemudi mengalami kerugian ganda.
“Kami rugi dua kali. Sudah membeli BBM, lalu harus menanggung biaya perbaikan pula,” ujarnya. Keluhan juga datang dari Budi Hariyanto, staf Palang Merah Indonesia (PMI). Dia menyebut ambulans miliknya sempat mogok dan harus memindahkan pasien ke kendaraan lain.
“Ini pertama kalinya saya harus transfer pasien ke ambulans lain. Kami menghubungi call center 135, tapi hanya diminta menunggu tiga hari tanpa solusi yang jelas. Bahasanya pun template sekali,” jelasnya.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim M Husni Fahruddin menyebut bahwa Pertamina telah lalai dan menyakiti kepercayaan publik. “Sekitar 600 kendaraan terdampak akibat insiden ini. Ini bukan persoalan kecil,” ujarnya.
Komisi II mendesak Pertamina untuk segera bertindak cepat dan terbuka dalam menyelesaikan persoalan ini. Masyarakat menunggu kejelasan tanggung jawab, termasuk mekanisme kompensasi bagi mereka yang dirugikan. (*)
