SAMARINDA – Aktivis lingkungan tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Kaltim Jl Gadjah Mada, Selasa 15 April 2025. Unjuk rasa ini memperingati hilangnya nyawa masyarakat Muara Kate dan Batu Kajang Kabupaten Paser yang dibunuh di pos penolakan perlintasan hauling batubara oleh PT MCM.
Dalam aksinya, peserta unjuk rasa menutup separuh jalan di depan kantor Gubernur. Mereka membentang spanduk corak hitam putih bertulis “Usut Tuntas Pembunuhan di Muara Kate karena Tambang”. Unjuk rasa juga dilakukan dengan orasi dari para aktivis lingkungan dan teatrikal kematian warrga.
Peserta aksi unjuk rasa diterima oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang menjelaskan pihaknya mengetahui bahwa warga Muara Kate yang tewas yakni Paman Rusel terindikasi korban pembunuhan berencana. Dan untuk mengungkap kasus ini, Gubernur menunggu hasil dari kepolisian.
Gubernur Rudy Masud mengakui, aktivitas truk hauling tambang batubara di Muara Kate sangat membahayakan keselamatan warga. Dirinya tak setuju, jalan umum digunakan kegiatan pertambangan.
“Berkaitan kegiatan pertambangan, itu wajib menggunakan jalan tersendiri. Tidak boleh menggunakan jalan umum. Terkecuali, dengan ada kaidah-kaidah menjaga keselamatan. Tetapi di Muara Kate, jumlah truk hauling batubara tidak ada jeda yang mengakibatkan mengantar anak sekolah saja sangat membahayakan. Tentu, saya sangat tidak setuju jalan umum digunakan untuk pertambangan,” katanya.
Sebelumnya, tokoh warga Muara Langon Paman Rusel tewas di Posko “Masyarakat Stop Hauling Batubara" di daerah Muara Kate Perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, 15 November 2024 silam.
Korban meninggal dunia dengan luka bacok pada bagian leher. Dan peristiwa ini bermula dari respon penolakan warga di Muara Kate terhadap laka lantas kegiatan hauling oleh PT MCM, yang menyebabkan kematian Pendeta Pronika pada 26 Oktober 2024.
Kemarahan warga atas peristiwa tersebut diaktualisasikan dengan pelaksanaan aksi demonstrasi, atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Paser dan Aliansi mahasiswa, di Pemerintah Kabupaten pada 28 Oktober 2024. (*)
