Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel mendesak agar penutupan Jembatan Mahakam I mendesak dilakukan, pasca ditabrak kapal tongkang untuk ke-23 kali. Hal itu karena DPRD Kaltim mempertimbangkan keselamatan masyarakat pengguna jembatan sebagai prioritas yang utama.
SAMARINDA. Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa penutupan sementara Jembatan Mahakam I merupakan langkah yang tidak bisa ditunda lagi menyusul insiden tabrakan kapal tongkang ke-23 yang menghantam pilar jembatan, Sabtu (26/4) lalu.
“Terkait penutupan jembatan, kemarin kami sudah rapat pimpinan bersama Komisi II dengan seluruh segmennya. Kami minta ditutup sementara,” ujar Ekti saat dikonfirmasi, Rabu (30/4).
Ia menjelaskan bahwa hari ini tim dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim telah turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan teknis struktur jembatan, termasuk pengujian getaran dan kekuatan struktur menggunakan alat khusus.
Menurut Ekti, kondisi jembatan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. “Kalau kita menilai sebagai layaknya manusia, jembatan itu sudah tidak boleh digunakan. Sudah 23 kali ditabrak, dan kali ini paling parah karena langsung menghantam pilar tanpa pelindung,” tegasnya.
DPRD Kaltim sendiri mengusulkan penutupan total. Baik untuk jalur darat maupun sungai di bawah jembatan. Namun Ekti mengakui bahwa keputusan akhir berada di tangan instansi vertikal seperti KSOP dan Pelindo, yang berada langsung di bawah Kementerian Perhubungan.
“Kami dari DPRD sebenarnya ingin jalur atas dan jalur sungai ditutup, tapi kewenangannya bukan di kami,” ujarnya.
Ekti juga mengungkapkan bahwa aspek hukum kini turut menjadi perhatian serius. “Untuk aspek pidana, kemarin kami sudah melakukan rapat juga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Prosesnya sudah berjalan,” katanya.
Namun, Ekti mengkritik lambatnya langkah dari instansi vertikal terkait penutupan jembatan. “KSOP dan Pelindo langsung melapor ke menteri. Gubernur dan kami di DPRD tidak bisa intervensi. Ini yang membuat prosesnya menjadi sangat sulit,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa alasan ekonomi masih menjadi hambatan bagi penutupan jalur sungai. Namun menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. “Mereka bilang jalur sungai penting untuk ekonomi masyarakat. Tapi kalau kita bicara keselamatan, ya kami tetap meminta ditutup,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Ekti menyerukan agar semua pihak tidak menunggu jatuhnya korban jiwa untuk bertindak. “Jangan tunggu ada korban jiwa dulu baru bertindak. Kami minta semua pihak lebih berani mengambil langkah tegas,” pungkasnya.(adv/dprdkaltim/rin)
