PROKAL.co, BALIKPAPAN — Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud, SE, ME menyampaikan secara tegas larangan terhadap segala bentuk pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah. Hal ini ia sampaikan usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar di Halaman Balai Kota, Jumat (2/5/2025) pagi.
“Tidak boleh ada pungutan liar di sekolah. Jika terbukti melakukan, kami akan beri sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujar Rahmad Mas’ud, kepada media.
Menurutnya, Pemkot Balikpapan telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan pendidikan, termasuk subsidi SPP untuk sekolah swasta dan pengadaan seragam gratis, sebagai upaya meringankan beban orang tua. Karena itu, ia meminta semua pihak menaati ketentuan resmi dan tidak memberlakukan pungutan di luar regulasi yang ditetapkan.
Rahmad juga menyoroti adanya keluhan dari masyarakat terkait pembelian baju batik sekolah. Ia menjelaskan bahwa jika baju yang diberikan pemerintah tidak lagi muat karena pertumbuhan anak, maka pembelian tambahan diperbolehkan selama tidak menjadi kewajiban dan tidak memberatkan orang tua.
“Prinsipnya, jika memang dibutuhkan dan disepakati bersama, itu bisa dimaklumi. Tapi jangan sampai jadi beban tambahan yang tidak wajar,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, pungutan di sekolah bukan berasal dari institusi pendidikan, melainkan inisiatif Komite Sekolah yang terdiri dari orang tua siswa. Dalam hal ini, pemerintah tidak memiliki kewenangan langsung, namun tetap mendorong transparansi dan komunikasi terbuka.
“Kalau itu inisiatif dari komite yang merupakan forum orang tua murid, maka itu berada di luar tanggung jawab Disdikbud. Tapi tetap harus ada pengawasan agar tidak disalahgunakan,” jelas Wali Kota.
Menanggapi adanya aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam peringatan Hari Buruh oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Rahmad kembali menekankan pentingnya peran semua elemen untuk menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.
“Pendidikan adalah pondasi masa depan. Kita harus jaga kejujuran dan integritasnya. Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi juga soal membangun kepercayaan antara sekolah, orang tua, dan pemerintah,” katanya.
