BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Halaman Kantor Wali Kota Balikpapan, Jumat pagi (2/5/2025). Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta, terdiri dari pelajar PAUD hingga SMA, para guru, perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan. Upacara dipimpin langsung oleh Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, SE, ME.
Wali Kota membacakan sambutan resmi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Tahun ini, peringatan Hardiknas mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Tema ini, kata Rahmad, mengandung makna penting tentang keterlibatan semua elemen bangsa dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas.
“Tema ini bukan hanya slogan. Ini adalah ajakan kolektif bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, dunia usaha, dan media,” ucapnya.
Rahmad menegaskan bahwa momentum Hardiknas menjadi pengingat bagi Pemerintah Kota Balikpapan untuk terus menjaga dan memperkuat komitmen terhadap dunia pendidikan. Ia menyampaikan, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi.
“Sebagaimana disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar apapun yang menghalangi akses terhadap pendidikan,” tegasnya.
Wali Kota juga menyinggung sejumlah program yang telah dijalankan sebagai bagian dari komitmen tersebut, seperti pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa serta subsidi biaya SPP untuk sekolah swasta. Ia mengakui program ini belum menyelesaikan seluruh persoalan pendidikan di daerah, namun menjadi langkah awal menuju sistem pendidikan yang lebih inklusif.
“Insya Allah ke depan kami terus berjuang agar pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak bisa lebih merata dan, jika memungkinkan, serba gratis,” ungkapnya.
Di sisi lain, Rahmad juga menyampaikan bahwa selama masa kepemimpinannya, Pemkot telah membangun empat sekolah negeri baru sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan. Ia berharap pembangunan infrastruktur dan kebijakan pendidikan yang inklusif dapat terus berlanjut untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, dalam sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Hardiknas harus dimaknai sebagai momen refleksi, bukan sekadar perayaan tahunan.
“Hardiknas adalah saat yang tepat untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap amanat konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah hak dasar, bukan hak istimewa,” ujar Mu’ti dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara bertanggung jawab memastikan tidak ada satupun warga yang kehilangan hak untuk belajar karena alasan agama, ekonomi, gender, atau latar belakang lainnya.
