BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan mulai menerapkan langkah efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto. Langkah strategis ini tidak dilakukan sendiri, melainkan dengan pengawalan ketat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur demi menjamin efektivitas perencanaan dan penganggaran sektoral.
Efisiensi ini bukan sekadar pemangkasan anggaran, namun lebih pada optimalisasi manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, menjelaskan bahwa efisiensi akan menyentuh beberapa sektor, seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas, honorarium tenaga kontrak, konsumsi acara, serta kegiatan seremonial yang tidak mendesak.
“Dari supervisi ini, kami harap tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan 2025. Harus lebih efektif, efisien, dan sesuai regulasi,” ucapnya.
Pemkot Balikpapan juga siap menerapkan sistem perencanaan berbasis aplikasi yang diperkenalkan oleh BPKP, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Muhaimin menegaskan bahwa meskipun efisiensi menjadi fokus, manfaat bagi masyarakat tetap menjadi garis merah yang tidak boleh dikorbankan.
“Jika ditemukan dampak negatif di lapangan, maka harus segera dilaporkan dan dicarikan solusi terbaik,” katanya.
Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Felix Joni Darjoko, menegaskan bahwa pengawasan yang mereka lakukan menempatkan manfaat bagi masyarakat sebagai prioritas utama.
“Fokus utama kami adalah bagaimana setiap belanja pemerintah memberikan manfaat maksimal. Jika ada anggaran sebesar 100, maka manfaat harus bisa mencapai 1000 atau lebih, bukan sebaliknya,” ujar Felix, Rabu (19/2).
Felix menambahkan, BPKP Kaltim akan melakukan supervisi sejak tahap awal perencanaan, berbeda dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan setelah kegiatan berjalan. Supervisi ini mencakup seluruh proses penganggaran Pemkot Balikpapan untuk tahun anggaran 2025.
“Kami mendukung penuh kebijakan efisiensi ini. Namun perlu diwaspadai kemungkinan pengurangan cakupan layanan akibat pemangkasan anggaran,” jelasnya.
