Dalam lawatannya di Kabupaten Berau, Komisi III DPRD Kaltim melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah III Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III Abdulloh, berlangsung di Ruang Zurich Hotel Bumi Segah, Berau. Dihadiri Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis dan Sekretaris Komisi III Abdurrahman KA. Serta anggota Komisi III, di antaranya Syarifatul Sya’diah, Subandi, Sugiyono, Abdul Rakhman Bolong, Baharuddin Muin, Arfan dan Husin Djufri.RDP tersebut menghadirkan Heriyadi selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR-Pera Kaltim bersama Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Dinas PUPR-Pera Kaltim Wilayah III, Usman.
Abdulloh mengatakan, pembahasan ini merupakan pembahasan yang krusial berkaitan dengan pembangunan jalan di Talisayan. Selain itu, Abdulloh juga meminta kejelasan terkait tupoksi dan kewenangan UPTD Wilayah III serta menegaskan tugas UPTD pada pemeliharaan.
“Pemeliharaan fasilitas atau aset, salah satunya pemeliharaan jalan provinsi,” sebutnya. Ia menilai bahwa banyak jalan-jalan provinsi yang sudah mengalami kerusakan serta penyempitan dan lain sebagainya. “Itu semestinya juga harus segera diberikan kewenangannya di UPTD masing-masing,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Selanjutnya, Ananda Emira Moeis menyatakan bahwa pertemuan akan membahas berkaitan dengan progres kegiatan pada 2024 dan tahun berjalan 2025 terkait anggaran dan progresnya. “Khususnya di Kutai Timur dan Berau yang meliputi Talisayan dan Tanjung Redeb,” ucap wakil rakyat yang akrab disapa Nanda itu.
Menurutnya, dengan luas wilayah Kaltim yang besar, maka seluruh kabupaten/kota saling memiliki hubungan dan bergantung dari infrastruktur jalan seperti dari sisi ekonomi.
“Apabila ada kerusakan, itu sangat mengganggu dari sisi ekonomi. Dampak ekonominya sangat tinggi. Apalagi Kutai Timur, Bontang dan Berau ini juga merupakan salah satu wilayah yang memberi pasokan makanan untuk kabupaten/kota yang padat penduduk seperti Samarinda,” bebernya. (adv/dprd/i)
Rapat dipimpin Ketua Komisi III Abdulloh, berlangsung di Ruang Zurich Hotel Bumi Segah, Berau. Dihadiri Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis dan Sekretaris Komisi III Abdurrahman KA. Serta anggota Komisi III, di antaranya Syarifatul Sya’diah, Subandi, Sugiyono, Abdul Rakhman Bolong, Baharuddin Muin, Arfan dan Husin Djufri.RDP tersebut menghadirkan Heriyadi selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR-Pera Kaltim bersama Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Dinas PUPR-Pera Kaltim Wilayah III, Usman.
Abdulloh mengatakan, pembahasan ini merupakan pembahasan yang krusial berkaitan dengan pembangunan jalan di Talisayan. Selain itu, Abdulloh juga meminta kejelasan terkait tupoksi dan kewenangan UPTD Wilayah III serta menegaskan tugas UPTD pada pemeliharaan.
“Pemeliharaan fasilitas atau aset, salah satunya pemeliharaan jalan provinsi,” sebutnya. Ia menilai bahwa banyak jalan-jalan provinsi yang sudah mengalami kerusakan serta penyempitan dan lain sebagainya. “Itu semestinya juga harus segera diberikan kewenangannya di UPTD masing-masing,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Selanjutnya, Ananda Emira Moeis menyatakan bahwa pertemuan akan membahas berkaitan dengan progres kegiatan pada 2024 dan tahun berjalan 2025 terkait anggaran dan progresnya. “Khususnya di Kutai Timur dan Berau yang meliputi Talisayan dan Tanjung Redeb,” ucap wakil rakyat yang akrab disapa Nanda itu.
Menurutnya, dengan luas wilayah Kaltim yang besar, maka seluruh kabupaten/kota saling memiliki hubungan dan bergantung dari infrastruktur jalan seperti dari sisi ekonomi.
“Apabila ada kerusakan, itu sangat mengganggu dari sisi ekonomi. Dampak ekonominya sangat tinggi. Apalagi Kutai Timur, Bontang dan Berau ini juga merupakan salah satu wilayah yang memberi pasokan makanan untuk kabupaten/kota yang padat penduduk seperti Samarinda,” bebernya. (adv/dprd/i)
