Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fadly Himawan, memberikan perhatian serius terhadap rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengingatkan agar proses tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa kajian yang komprehensif.
Berbicara di Gedung Utama B DPRD Kaltim pada Rabu (28/5/2025), Fadly menegaskan bahwa pemindahan ini harus memberi dampak luas, tidak hanya bagi kawasan IKN, tetapi juga untuk daerah penyangga seperti Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Paser, dan Provinsi Kaltim secara keseluruhan.
“Pemindahan IKN jangan jadi keputusan yang dipaksakan. Harus ada kajian menyeluruh agar manfaatnya terasa, terutama bagi masyarakat di daerah sekitar,” ujarnya.
Fadly menilai bahwa pemindahan ASN memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Namun hal ini hanya akan terwujud jika strategi pembangunan yang diterapkan bersifat inklusif dan berpihak kepada masyarakat lokal.
“Perlu pendekatan ilmiah dan kebijakan yang terstruktur. Jangan sampai hanya IKN yang berkembang, sementara warga lokal tertinggal,” tambahnya.
Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk merancang rencana jangka panjang, termasuk penyediaan infrastruktur, lapangan kerja, serta pelatihan sumber daya manusia (SDM) lokal. Menurutnya, masyarakat Kaltim harus diberikan ruang berperan aktif dalam dinamika pembangunan ibu kota baru.
“Kita ingin masyarakat lokal mendapatkan manfaat langsung, mulai dari akses pekerjaan hingga peluang usaha. Mereka harus jadi bagian dari perubahan, bukan sekadar penonton,” tegasnya.
Fadly menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan sangat bergantung pada sinergi, transparansi, dan keberpihakan terhadap masyarakat daerah.
“DPRD Kaltim siap mendukung pembangunan IKN. Tapi semua harus dilandasi dengan perencanaan matang dan keberpihakan terhadap warga Kalimantan Timur,” pungkasnya. (adv/dprd/i)
