PENAJAM – Dugaan penjualan pupuk bersubsidi ke luar wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menuai sorotan tajam dari Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin. Ia menilai praktik tersebut tak hanya menyalahi aturan, tetapi juga mencoreng kepercayaan terhadap sistem distribusi subsidi yang selama ini diupayakan untuk mendukung ketahanan pangan lokal.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini bentuk penyimpangan yang merugikan petani PPU dan melemahkan sistem yang sudah dibangun. Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan perlu menganggap ini sebagai teguran keras,” ujar Jamaluddin, Senin (26/5/2025).
Menurutnya, jika pupuk yang disalurkan oleh pemerintah justru mengalir ke luar daerah, maka tujuan awal dari subsidi tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Pupuk bersubsidi seharusnya menjadi hak petani lokal untuk meningkatkan produktivitas pertanian, bukan menjadi komoditas dagang lintas wilayah.
“Kalau masih dijual ke sesama petani di PPU, mungkin bisa dipahami sebagai bentuk solidaritas. Tapi kalau sampai keluar daerah, itu harus ada tindakan tegas. Jangan dibiarkan,” tegasnya.
Jamaluddin mengungkapkan bahwa indikasi penyimpangan ini kini telah berada dalam penanganan pihak kepolisian. Namun, ia berharap kasus serupa tidak terus berulang, karena bisa menimbulkan efek domino berupa ketidakpercayaan terhadap lembaga distribusi resmi.
“Kalau dibiarkan, petani yang benar-benar butuh akan kesulitan dapat pupuk. Sementara, oknum yang menyalahgunakan justru diuntungkan. Ini sangat tidak adil,” ujarnya prihatin.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti lemahnya validasi terhadap data penerima pupuk subsidi. Di lapangan, ditemukan beberapa anggota kelompok tani yang namanya masih tercatat aktif, padahal sudah tidak lagi menggarap lahan.
“Mereka ini dulunya petani, sekarang tidak lagi. Tapi karena masih tercatat sebagai penerima, jatahnya malah dijual. Ini yang membuat sistem jadi rawan disalahgunakan,” bebernya.
Jamaluddin mendesak agar dinas terkait segera melakukan pembenahan. Mulai dari pendataan ulang penerima manfaat hingga pengawasan ketat di tingkat distribusi. Ia juga menyarankan pendekatan dialogis dengan kelompok tani agar ada pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga integritas sistem subsidi.
“Jangan cuma duduk di kantor. Dinas harus turun langsung, dialog dengan kelompok tani, dan beri pemahaman. Ini bukan hanya soal pupuk, tapi soal tanggung jawab bersama menjaga pangan lokal kita,” pungkasnya.
