SAMARINDA – Pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur akan menjadi fokus pemerintahan Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) dan Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi isu penting yang harus diwujudkan. Salah satunya adalah penyediaan dokter-dokter spesialis di seluruh rumah sakit di Kalimantan Timur (Kaltim).
Penyediaan dokter-dokter spesialis ini diakuinya memang tidak mudah. Perlu regulasi yang tepat dan adil, sehingga kebijakan yang nantinya dipilih tepat sasaran dan benar-benar bisa memberikan dampak besar masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Pemprov Kaltim berencana memasukkan dokter spesialis dalam Program Gratispol Khusus. “Dokter spesialis akan dibuat dalam Program Gratispol Khusus,” kata Gubernur Harum beberapa waktu lalu di Kantor Gubernur Kaltim.
Gubernur Harum mengatakan Pemprov Kaltim akan menyiapkan pembiayaan untuk para calon dokter spesialis hingga mereka benar-benar lulus menjadi dokter spesialis. Syaratnya, para dokter spesialis yang merupakan putra-putri Kaltim itu harus siap mengabdi dan bertugas di Kaltim dalam batas waktu tertentu.
Anggota Tim Transisi Prof Bohari Yusuf menjelaskan rencana tersebut saat ini sedang dalam proses. “Sementara ini masih dalam pembuatan juknisnya,” kata Bohari Yusuf. Untuk rencana ini, Pemprov Kaltim akan menyiapkan biaya penuh uang kuliah tunggal (UKT) atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).
Selain UKT/SPP, Pemprov Kaltim juga akan memberi tambahan untuk biaya hidup selama para calon dokter spesialis menempuh pendidikan, baik di perguruan tinggi di Jawa, seperti Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya atau Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan. Para calon dokter spesialis nantinya akan diberikan perjanjian/kontrak bersedia mengabdi di Kaltim dalam waktu 10 tahun.
“Mereka akan kita ambil dari mahasiswa dokter spesialis asal Kaltim yang sedang on going,” ungkap Bohari. Saat ini, hampir semua rumah sakit yang tersebar di kabupaten kota di Kaltim masih kekurangan dokter spesialis tertentu. Jika rencana ini berjalan mulus, para dokter spesialis ini nantinya akan ditempatkan di RSUD milik provinsi atau kabupaten dan kota dengan perjanjian kerja sama (PKS). Pemprov Kaltim sendiri akan membangun satu rumah sakit di Kutai Barat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, khususnya bagi warga pedalaman Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Sedangkan Program Gratispol untuk pendidikan gratis, beberapa saat lagi akan segera dinikmati oleh masyarakat Kaltim, ketika penerimaan siswa-siswi baru tahun 2025/2026. Selain gratis pendidikan, para siswa baru juga akan menerima kelengkapan sekolah, mulai seragam, tas, topi, hingga sepatu. Program ini diharapkan dapat membantu para orang tua siswa, karena tidak lagi harus menyiapkan biaya sekolah, serta seragam dan sepatu anak-anak mereka. (adv/diskominfo/i)
