JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali mencatatkan prestasi di kancah nasional. Kali ini, apresiasi datang atas komitmen daerah dalam mendukung pembiayaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor air minum demi pelayanan publik yang lebih merata.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, kepada Bupati PPU Mudyat Noor dalam ajang bergengsi Indonesia Water & Wastewater Expo Forum (IWWEF) 2025 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).
“Ini bukan sekadar penghargaan, tapi pengingat bahwa akses air bersih adalah hak dasar masyarakat. Dan kami serius menjawab tantangan itu,” ujar Mudyat Noor usai menerima penghargaan.
Ia menegaskan, pelayanan air bersih di PPU masih menjadi pekerjaan besar yang terus dikejar. Saat ini, cakupan layanan belum menyentuh seluruh wilayah, baik di tingkat nasional maupun lokal.
“Kami targetkan ke depan setidaknya 50 hingga 60 persen masyarakat bisa menikmati layanan air bersih. Ini prioritas kami,” tegas Mudyat.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi Kementerian Dalam Negeri bersama Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) kepada daerah yang dinilai aktif dalam memperluas layanan air bersih melalui BUMD. PPU termasuk dalam 32 kabupaten/kota terpilih dari seluruh Indonesia.
Direktur Perumda Air Minum Danum Taka PPU, Abdul Rasyid, yang turut hadir dalam forum, menyebut capaian ini sebagai hasil dari kerja konkret di lapangan, termasuk kolaborasi dengan Kementerian PUPR.
“Kami sudah merancang program perpipaan bersama PUPR, dan saat ini baru melayani 26 dari total 58 desa dan kelurahan. Masih banyak PR, tapi ini jadi penyemangat,” ungkap Rasyid.
Langkah-langkah strategis, lanjut dia, terus digulirkan untuk memperluas jaringan distribusi air, meningkatkan kualitas layanan, serta mempercepat realisasi proyek penyediaan air bersih yang berkelanjutan. “Kami jadikan ini sebagai pemacu. Kami optimis pelayanan air bersih di PPU akan terus membaik,” tutup Rasyid.
Meski baru tahap awal, Pemkab PPU menganggap penghargaan ini sebagai validasi dari langkah-langkah yang telah diambil. Tak hanya simbolis, capaian ini juga memperlihatkan bahwa daerah-daerah seperti PPU pun bisa menjadi model dalam urusan vital seperti layanan air bersih.
Bupati Mudyat menegaskan, Pemkab tak akan berpuas diri. Sebaliknya, berbagai terobosan akan terus dilakukan, baik dalam bentuk investasi infrastruktur, peningkatan SDM, maupun kolaborasi lintas sektor. “Air bersih bukan barang mewah. Ini soal keadilan sosial. Dan kita tak boleh berhenti sampai semua warga PPU benar-benar merasakannya,” tandas Mudyat. (bs/adv)
