SAMARINDA- Program pendidikan gratis di tingkat perguruan tinggi yang dikenal dengan nama GratisPol mendapat perhatian serius dari DPRD Kaltim. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat demi keberhasilan dan keberlanjutan program tersebut.
Menurut Ananda, meskipun semangat GratisPol sangat baik dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, perlu diingat bahwa kewenangan pemerintah provinsi secara hukum terbatas pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
“Urusan perguruan tinggi bukan domain provinsi, jadi penting untuk menyelaraskan program ini dengan kebijakan nasional agar tidak melanggar aturan yang ada,” ucapnya.
Ia menambahkan, penggunaan anggaran daerah untuk program yang menyentuh ranah pendidikan tinggi harus dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam hal ini, DPRD Kaltim menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan GratisPol, asalkan dijalankan dengan memperhatikan aspek legalitas dan akuntabilitas.
“Kami ingin memastikan program ini aman secara hukum dan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ananda juga menyampaikan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal setiap kebijakan sektor pendidikan yang berpihak kepada rakyat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai sebagai kunci sukses implementasi GratisPol, khususnya dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi di Kaltim.
Sementara itu, di daerah, komitmen terhadap pemerataan akses pendidikan juga ditunjukkan oleh Kabupaten Paser. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Paser akan segera meluncurkan program internet gratis yang didukung oleh teknologi Starlink sebagai bagian dari dukungan terhadap GratisPol.
Inisiatif ini diharapkan mampu menunjang proses belajar-mengajar, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil yang selama ini mengalami kendala akses internet. Dengan berbagai dukungan lintas sektor dan level pemerintahan, program GratisPol diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kaltim, tanpa melanggar batasan regulatif yang berlaku. (*)
