TANAH GROGOT – Sekretariat DPRD Kabupaten Paser menerima kunjungan Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSS) Kabupaten Paser yang didalamnya para pengurus dan guru sekolah swasta dan pondok pesantren.
Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi pendidikan swasta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang keagamaan.
Ketua FKSS Paser Muliadi mengungkapkan, pendirian sekolah swasta dan pondok pesantren didasari oleh niat tulus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, terutama pendidikan keagamaan, yang belum sepenuhnya terwadahi oleh sekolah negeri. "Undang-undang pun melindungi kami dalam visi mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Muliadi, Rabu (30/7/2025).
Muliadi menyoroti kondisi kesejahteraan guru-guru di sekolah swasta yang masih jauh dari layak. Ia menyebut ada sekolah dengan biaya terendah Rp 75.000 per bulan, bahkan yang tertinggi rata rata Rp 400.000 sampai di bawah Rp 1 juta.
"Kami memikirkan piring nasi teman-teman. Bagaimana mereka bisa dimanusiakan," ungkapnya prihatin.
Salah satu kekhawatiran terbesar FKSS adalah kabar bahwa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk tahun 2025 belum dialokasikan untuk sekolah swasta. Mereka juga meminta kejelasan mengenai bantuan "satu laptop satu guru" agar tidak ada harapan palsu.
FKSS berharap DPRD dapat mendorong pembuatan Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk pesantren dan sekolah swasta, mengingat ada ratusan sekolah dan ribuan guru di sektor ini yang berkontribusi pada pendidikan Paser.
FKSS Paser menekankan pentingnya pendidikan agama untuk pembinaan akhlak, moral, dan karakter melalui keimanan. Mereka percaya bahwa negara akan lebih mudah dibangun dengan fondasi keimanan yang kuat. Namun, tidak semua lembaga pendidikan swasta memiliki kekuatan finansial yang memadai.
Dia berharap gaji guru dan sarana prasarana di sekolah swasta dapat disesuaikan dengan standar sekolah negeri. "Tujuannya agar pendidikan di Paser bisa sama-sama maju, baik yang negeri maupun swasta," tegas Muliadi.
Dia menambahkan bahwa banyak guru swasta bahkan rela tidak mengambil gaji, bahkan mengeluarkan uang pribadi untuk keberlangsungan pendidikan. Sekolah swasta di bawah Kementerian Agama merasa dipandang sebelah mata dan selama ini hanya mengandalkan dana hibah.
Sekretaris DPRD Paser M. Iskandar Zulkarnain menyambut baik kedatangan FKSS. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sengaja tidak mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar dapat menampung usulan secara langsung agar tidak sungkan. "Terima kasih sudah menyampaikan ke jalur aspirasi yang benar," ujarnya.
Zulkarnain menegaskan bahwa DPRD akan menampung usulan tersebut dan mencoba membuat regulasi di daerah yang mendukung kemajuan serta kesejahteraan sekolah swasta di Paser.
Dia mengakui bahwa jika terus mengharapkan hibah, kesejahteraan guru dan fasilitas standar akan sulit terwujud. Mengenai usulan anggaran, Zulkarnain menjelaskan bahwa pengusulan harus dilakukan dari tahun sebelumnya, tidak bisa langsung di tahun yang sama.
"Sekretariat DPRD akan secara teknokratis mengusulkan anggaran atau regulasi yang diperlukan untuk mendukung pendidikan sekolah swasta dan pondok pesantren di Paser," katanya. (Adv/jib)
