SAMARINDA- Ketimpangan distribusi tenaga medis, terutama dokter, di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kaltim. Dalam evaluasi terbaru, hanya tersedia 2.000 dokter dari total kebutuhan ideal sebanyak 4.000, sehingga menyebabkan krisis layanan kesehatan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menyebutkan bahwa kondisi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis semata, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang memerlukan penanganan jangka panjang.
“Kesenjangan ini bukan sekadar soal distribusi, tapi sistemik. Harus ada langkah terstruktur dan terukur untuk memperbaikinya,” tegas Baba, Kamis (24/7/2025). Sebagai solusi konkret, Komisi IV mendorong penerapan program beasiswa ikatan dinas bagi calon dokter dan dokter spesialis, khususnya yang berasal dari wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Lulusan program ini diharapkan kembali dan mengabdi di daerah asal.
Langkah cepat juga akan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh rumah sakit milik Pemprov Kaltim, guna menggali lebih dalam persoalan di lapangan dan merumuskan kebijakan yang lebih responsif.
“Kami ingin mendengar langsung dari rumah sakit. Apa saja yang paling mendesak agar kebijakan tidak meleset dari kebutuhan,” lanjut Baba.
Selain kekurangan tenaga dokter, kondisi puskesmas juga jadi sorotan. Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menyebut 48 dari 188 puskesmas di Kaltim masih kekurangan setidaknya sembilan jenis tenaga medis penting, termasuk dokter umum dan tenaga farmasi.
“Jangan sampai kebijakan kesehatan hanya berpihak ke kota. Puskesmas di pedalaman juga bagian dari wajah pelayanan negara,” ujar Andi, yang juga berlatar belakang dokter. Ia menilai bahwa program telemedicine dari Kementerian Kesehatan merupakan langkah baik, namun implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan infrastruktur daerah.
“Samarinda dan Balikpapan mungkin sudah siap. Tapi Mahakam Ulu atau Kutai Barat butuh dukungan teknologi dan jaringan,” jelasnya. Komisi IV menegaskan bahwa pemerataan layanan kesehatan adalah wujud keadilan sosial yang harus diwujudkan dalam kebijakan konkret. Tidak boleh ada warga Kaltim yang tertinggal hanya karena tinggal di wilayah yang jauh dari pusat kota.
“Ini soal hak dasar. Di mana pun mereka tinggal, setiap warga berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” tutup Baba.(adv/dprd/i)
