PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menandai babak baru dalam tata kelola keuangan daerah. Sebanyak 41 Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) resmi diserahkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam agenda High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, yang dibuka langsung oleh Bupati PPU Mudyat Noor, Senin (4/8/2025) di Kantor Bupati PPU.
“Ini bukan sekadar penyerahan kartu, tapi langkah konkret menuju efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tegas Bupati Mudyat dalam sambutannya.
Bupati juga mengapresiasi sinergi bersama Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara dalam menghadirkan layanan perbankan berbasis digital ini. Ia menekankan pentingnya komitmen seluruh pejabat pengguna anggaran untuk menggunakan KKPD secara profesional dan bertanggung jawab.
KKPD merupakan instrumen pembayaran non-tunai yang diinisiasi pemerintah pusat untuk mempercepat digitalisasi transaksi belanja daerah. Kartu ini tidak hanya meminimalkan penggunaan uang tunai, tetapi juga mendukung pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik, marketplace, hingga toko daring—sejalan dengan kampanye nasional Bangga Buatan Indonesia dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK).
“KKPD mendukung belanja produk dalam negeri sekaligus mengurangi idle cash serta risiko kebocoran anggaran,” ujar Bupati.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, melaporkan bahwa tahun lalu penggunaan KKPD masih terbatas hanya pada lima unit, termasuk RSUD. Namun, tahun ini cakupan diperluas secara signifikan ke 35 SKPD dan beberapa unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.
“Langkah ini akan menjadikan belanja pemerintah daerah lebih cepat, aman, dan efisien. Ke depan, transaksi juga akan terintegrasi dengan aplikasi kendaraan operasional dan berbagai platform digital seperti Gojek dan Tokopedia,” jelasnya.
Muhajir menambahkan, pihaknya akan menggelar sosialisasi lanjutan pada 5–6 Agustus untuk memastikan seluruh pengguna memahami teknis operasional KKPD secara menyeluruh.
Dengan implementasi KKPD secara penuh, Pemerintah Kabupaten PPU menargetkan terwujudnya pengelolaan anggaran yang modern dan tertib, yang tidak hanya mempermudah pengawasan tetapi juga mempercepat pelayanan publik.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, Sekda Tohar, para Asisten Daerah, serta sejumlah kepala SKPD, menandakan komitmen bersama dalam menyukseskan transformasi digital pemerintahan. (bs/adv)
